AKARMERDEKA, SEMARANG – Banjir yang merendam ribuan hektare lahan pertanian di Jawa Tengah kembali menjadi alarm bagi pemerintah. Ancaman gagal panen di depan mata, sementara nasib petani terancam kian terpuruk jika penanganan tak dilakukan cepat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berpangku tangan menghadapi situasi ini. Ia mendesak langkah konkret segera diambil untuk menekan potensi kerugian petani.
Data Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mencatat sekitar 17 ribu hektare sawah terdampak banjir. Lahan-lahan tersebut tersebar di Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Demak, Pemalang, hingga Purbalingga.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Operasi Pasar Digencarkan
Kabupaten Pati menjadi wilayah paling parah dengan 6.726 hektare sawah terendam. Disusul Jepara 4.166 hektare dan Kudus 2.110 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik—melainkan ancaman langsung terhadap produksi pangan daerah.
“Banjir yang merendam ribuan hektare sawah ini harus menjadi perhatian serius. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa menyebabkan gagal panen dan merugikan petani,” kata Saleh.
Menurutnya, respons cepat menjadi kunci. Pemerintah diminta segera melakukan pendataan menyeluruh, mulai dari tingkat kerusakan tanaman hingga estimasi kerugian yang dialami petani. Tanpa data akurat, bantuan berisiko salah sasaran.
Saleh juga mendorong agar bantuan tidak berhenti pada wacana. Benih, pupuk, serta stimulan lain harus segera disalurkan agar petani bisa kembali menanam dan tidak terjebak dalam kerugian berlarut-larut.
Baca Juga: MBG Jadi Biang Kerok Moody’s Turunkan Outlook Indonesia, Alarm untuk APBN?
“Petani harus mendapat pendampingan dan bantuan agar bisa segera melakukan pemulihan. Jangan sampai mereka menanggung kerugian sendirian,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa banjir yang terus berulang menunjukkan masih lemahnya mitigasi di sektor pertanian. Karena itu, solusi jangka panjang tidak bisa lagi ditunda.
Perbaikan sistem irigasi, normalisasi sungai, hingga penguatan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi agenda prioritas, bukan sekadar janji tahunan.
“Perlu solusi jangka panjang, mulai dari penguatan infrastruktur hingga pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar lahan pertanian tetap terlindungi,” ujar Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh berharap pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat bergerak dalam satu barisan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian. Sebab, ketika petani terpukul, ketahanan pangan ikut berada di ujung tanduk.
“Pertanian adalah sektor strategis. Ketika petani terlindungi, maka ketahanan pangan daerah juga akan terjaga,” pungkasnya. (*)
