AKARMERDEKA, JAKARTA – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali jadi sorotan, bukan cuma karena konflik yang tak kunjung reda, tapi juga karena jumlah korban sipil yang terus bertambah dan bikin banyak pihak angkat suara. Kali ini, kecaman datang dari parlemen Indonesia yang menilai situasi sudah masuk tahap darurat kemanusiaan.
Komisi I DPR RI secara tegas menyuarakan penolakan terhadap aksi militer yang dilakukan Israel di wilayah konflik, terutama yang berdampak langsung pada warga sipil. Mereka menilai serangan yang terjadi belakangan ini bukan sekadar bagian dari konflik bersenjata biasa.
Anggota Komisi I DPR, Slamet Ariyadi, jadi salah satu yang paling vokal menyampaikan sikap tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan militer yang menyebabkan jatuhnya korban sipil tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini sudah berpotensi melanggar hukum internasional, khususnya aturan yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi perang. Hal ini membuat isu tersebut tidak lagi hanya soal politik atau wilayah, tapi juga soal nilai kemanusiaan.
“Ini bukan sekadar konflik biasa, tetapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan yang sangat serius. Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil,” ujar Slamet kepada wartawan pada Jumat, 3 April 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus jadi sinyal bahwa DPR ingin mendorong perhatian global terhadap kondisi yang terjadi di Jalur Gaza. Situasi di sana disebut semakin memprihatinkan dari hari ke hari.
Slamet juga menegaskan bahwa komunitas internasional tidak boleh lagi bersikap pasif. Menurutnya, dunia perlu mengambil langkah nyata agar konflik tidak terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil yang tidak terlibat langsung.
Sorotan pun diarahkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB. DPR mendesak lembaga tersebut segera mengambil tindakan konkret yang tidak hanya bersifat simbolis.
Langkah yang dimaksud antara lain adalah melakukan investigasi independen yang transparan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama konflik berlangsung. Hasil investigasi ini diharapkan bisa menjadi dasar penegakan hukum internasional.
Menurut Slamet, tanpa adanya investigasi yang jelas dan terbuka, potensi pelanggaran akan terus terjadi tanpa ada efek jera. Hal ini tentu akan memperpanjang penderitaan masyarakat sipil yang berada di tengah konflik.
Selain tekanan kepada komunitas internasional, DPR juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap aktif memainkan peran diplomasi. Indonesia dinilai punya posisi strategis dalam menyuarakan perdamaian di berbagai forum global.
Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia diharapkan tidak hanya bersuara, tapi juga aktif mendorong solusi konkret yang bisa menghentikan konflik berkepanjangan ini.
Slamet menilai diplomasi yang kuat dan konsisten bisa jadi salah satu jalan untuk menekan eskalasi konflik. Ia berharap pemerintah terus lantang menyuarakan perlindungan terhadap warga sipil di panggung internasional.
“Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian damai. Kami berharap pemerintah terus bersuara lantang di forum internasional,” ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, data korban menunjukkan angka yang makin mengkha (*)
