AKARMERDEKA, JAKARTA – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah menghabiskan anggaran Rp147,4 triliun kini masuk fase paling krusial: dipertanyakan manfaatnya. Bukan lagi soal setuju atau tidak dengan pemindahan ibu kota, tapi soal lebih mendasar, apa yang sebenarnya didapat dari investasi raksasa ini?
Dalam diskusi publik di Universitas Paramadina, kritik terhadap IKN kembali mengeras. Ekonom sekaligus Rektor Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai proyek ini sejak awal bermasalah: tergesa-gesa, minim perencanaan matang, dan sarat keputusan politik.
“Ini berpotensi jadi pemborosan anggaran. Pajak rakyat diinvestasikan secara sembrono,” tegasnya, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: BRIN Warning Pemerintah, Krisis Air Bersih di IKN Itu Nyata!
Masalahnya kini bukan lagi menghentikan proyek. Terlambat. Bangunan sudah berdiri, anggaran sudah keluar. Persoalannya bergeser: bagaimana menyelamatkan aset agar tidak berubah jadi kawasan mati.
Didik menawarkan solusi darurat—mengisi IKN dengan aktivitas nyata. Salah satunya dengan mendorong kampus-kampus besar membuka cabang di sana. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada hingga Universitas Airlangga didorong ikut mengisi kekosongan.
Logikanya sederhana: datangkan manusia, baru ekonomi bergerak. Jika tiap kampus menyumbang ribuan mahasiswa, IKN bisa terhindar dari status “kota tanpa kehidupan”.
Namun kritik paling tajam datang dari Dahlan Iskan. Mantan Menteri BUMN itu tak berbasa-basi. Ia menyebut pembangunan IKN mencerminkan buruknya efisiensi investasi nasional.
Baca Juga: Viral Video Makzulkan Prabowo Berujung Laporan Polisi, Tak Ruang Aman untuk Kritik Penguasa
“Kita keluarkan ratusan triliun, dapat apa? Belum dapat apa-apa. Ini tidak ilmiah,” katanya.
Pernyataan itu menohok. Di tengah pembangunan fisik—istana, kantor kementerian, hingga infrastruktur dasar—manfaat ekonomi nyata belum terlihat.
Dahlan juga menyoroti pembangunan bandara VVIP di IKN yang dinilai prematur. Padahal, akses dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ke kawasan IKN relatif dekat.
“Kalau pakai prinsip ekonomi, ya jangan sekarang dibangun,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan bandara tersebut dialihkan menjadi pangkalan militer agar tetap punya fungsi strategis.
Lebih jauh, Dahlan mengaitkan IKN dengan pola lama: proyek besar, utilisasi minim. Ia menyinggung Bandara Kertajati, LRT Palembang, hingga Bandara Dhoho Kediri—deretan infrastruktur mahal yang belum memberi dampak sepadan.
“Terlalu banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak maju, memang pantas,” sindirnya.
Kalimat itu bukan sekadar kritik, tapi vonis atas pola pembangunan yang berulang.
Diskursus soal IKN kini berubah arah. Dari perdebatan politik menjadi soal akuntabilitas. Bangunan bisa didirikan dengan cepat, tapi menciptakan kehidupan ekonomi tidak bisa dipaksakan dengan keputusan sepihak.
Jika tak segera diisi dengan aktivitas nyata, IKN berisiko menjadi monumen mahal, simbol ambisi besar dengan hasil yang kosong. (*)
