AKARMERDEKA, JAKARTA – Kunjungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung dinilai belum menunjukkan daya tarik politik seperti yang selama ini melekat pada dirinya. Antusiasme masyarakat yang dianggap tidak terlalu besar hingga munculnya aksi penolakan menjadi sorotan.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai respons publik tersebut menjadi sinyal bahwa pengaruh politik Jokowi mulai mengalami penurunan.
Menurutnya, safari politik yang turut dihadiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tidak menghasilkan mobilisasi massa seperti yang diperkirakan.
Baca Juga: Rocky Gerung: Jokowi Post Power Syndrome, Gibran Jadi Perpanjangan Tangan Kekuasaan
“PSI berharap kehadiran Jokowi akan mendapat sambutan meriah dari warga Lampung. Nyatanya, dilihat dari warga yang hadir, jumlahnya terbilang terbatas,” kata Jamiluddin, Minggu (28/6/2026).
Ia membandingkan kondisi itu dengan Pilpres 2019, ketika sekitar 59,3 persen pemilih di Lampung memberikan suara kepada Jokowi.
Bagi Jamiluddin, perbedaan tersebut menunjukkan Jokowi tidak lagi memiliki magnet politik yang mampu menarik antusiasme publik seperti beberapa tahun lalu.
“Jokowi bagi warga Lampung bukan lagi sosok yang punya magnet politik, apalagi untuk menghipnotis warga agar berduyun-duyun menyaksikan kehadirannya,” ujarnya.
Tak hanya minim antusiasme, kunjungan tersebut juga diwarnai aksi penolakan dari sekelompok warga. Menurut Jamiluddin, kemunculan demonstrasi itu menjadi indikator adanya perubahan persepsi sebagian masyarakat terhadap mantan presiden tersebut.
Ia menilai situasi itu juga membuat kehadiran Jokowi belum tentu mampu memberikan efek elektoral bagi PSI yang belakangan kerap dikaitkan dengan dirinya.
Baca Juga: Peneliti Citra Institute Sebut Pentingnya Prabowo Reshuffle Kabinet: Mendesak, Bukan Pilihan
“Jokowi bukan lagi dianggap solusi untuk mengalihkan dukungan masyarakat ke PSI. Kehadirannya di Lampung tampaknya sulit mendongkrak elektoral partai tersebut,” katanya.
Jamiluddin memperkirakan pola serupa berpotensi terjadi di daerah lain apabila tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi terus menurun.
Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, safari politik Jokowi kemungkinan hanya akan mendapat sambutan dari kader PSI dan jaringan relawan.
Politik tanpa kejelasan
Sementara itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jokowi dinilai tidak akan memberi dampak politik signifikan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika hanya menempati posisi Dewan Pembina.
Menurutnya, dalam politik praktis, posisi simbolik tidak cukup kuat untuk menggerakkan mesin partai maupun mengonsolidasikan kekuatan politik di akar rumput.
Saiful juga menilai manuver politik Jokowi setelah lengser justru berpotensi memunculkan pertanyaan publik apabila tidak disertai arah dan tujuan politik yang jelas.
Lebih jauh, Saiful mengingatkan bahwa langkah politik Jokowi tidak hanya berdampak pada citra pribadinya, tetapi juga dapat memengaruhi standar etika politik bagi mantan kepala negara.
Menurutnya, seorang mantan presiden semestinya mampu menunjukkan transisi kekuasaan yang elegan, bukan tetap berada di pusaran politik tanpa peran yang jelas.
“Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran,” ujarnya. (*)
