AKARMERDEKA, JAKARTA – Delapan warga negara Indonesia (WNI) disebut terseret dalam perekrutan untuk bergabung dengan militer Rusia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, proses perekrutan itu diduga dikemas seperti tawaran kerja biasa dengan iming-iming penghasilan besar.
Para WNI tersebut awalnya disebut tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan aktivitas militer. Mereka mendapat tawaran sebagai tenaga keamanan hingga pekerja administrasi.
Informasi mengenai dugaan perekrutan itu diterima DPR dari otoritas intelijen Indonesia. Pemerintah kini disebut sudah mengambil langkah untuk menelusuri informasi tersebut dan mengantisipasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Dasco, modus tersebut membuat calon pekerja mendaftar layaknya sedang mencari pekerjaan biasa. Namun, dalam proses selanjutnya, mereka justru diduga diarahkan untuk bergabung sebagai tentara Rusia.
“Begitu informasi yang kami dapat,” ujar Dasco.
Dasco mengatakan pemerintah tidak tinggal diam setelah mendapat informasi tersebut. Sejumlah langkah sudah dilakukan untuk memastikan bagaimana proses perekrutan itu berlangsung.
Otoritas intelijen Indonesia juga disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Koordinasi tersebut dilakukan untuk menelusuri keberadaan dan proses perekrutan para WNI yang dimaksud.
Bahkan, pemerintah disebut sudah mengirimkan utusan ke sejumlah negara untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Langkah ini dilakukan agar dugaan perekrutan WNI bisa segera diklarifikasi dan ditangani sesuai jalur yang berlaku.
Kasus ini sebelumnya juga mencuat dari laporan Dinas Intelijen Asing Ukraina. Lembaga tersebut mengklaim sedikitnya delapan WNI direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia.
Informasi dari pihak Ukraina itu kemudian menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu memastikan lebih dulu kebenaran informasi, termasuk bagaimana delapan WNI tersebut bisa sampai diduga bergabung dengan militer Rusia.
Pola perekrutan dengan menawarkan pekerjaan nonmiliter menjadi salah satu hal yang disoroti. Tawaran sebagai petugas keamanan atau tenaga administrasi disebut menjadi pintu masuk sebelum para calon pekerja diarahkan ke aktivitas militer.
Iming-iming penghasilan besar juga disebut menjadi daya tarik utama dalam perekrutan. Kondisi tersebut membuat tawaran terlihat menarik bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Pemerintah kini masih menindaklanjuti informasi tersebut melalui koordinasi antarlembaga. Klarifikasi dan penelusuran diperlukan untuk mengetahui secara pasti status delapan WNI yang disebut masuk dalam militer Rusia.
DPR pun menaruh perhatian pada persoalan tersebut. Selain memastikan nasib para WNI yang diduga direkrut, pemerintah diharapkan memperkuat langkah pencegahan agar warga Indonesia tidak kembali menjadi sasaran perekrutan dengan modus serupa. (*)
