AKARMERDEKA, SEMARANG — Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pemalang tak hanya merendam rumah warga, tetapi juga menghantam fasilitas pendidikan. Sejumlah sekolah rusak, aktivitas belajar terganggu, dan ribuan siswa terancam kehilangan momentum pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap pemulihan pendidikan sebagai urusan nomor dua. Baginya, sekolah adalah sektor strategis yang tak boleh ikut “lumpuh” saat bencana datang.
“Untuk pemulihan sektor pendidikan, perlu dipikirkan percepatan perbaikan sekolah dengan segala sarana dan prasarananya. Kita harus bergerak cepat dan serius,” tegas Saleh, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: Sunat Anggaran Pendidikan Demi MBG, JPPI: Itu Pengkhianatan Konstitusi
Baca Juga: Seni Budaya Dinilai Strategis Perkuat Karakter Bangsa
Ia menilai keterlambatan penanganan hanya akan memperpanjang dampak bencana—bukan pada bangunan semata, tetapi pada masa depan anak-anak.
“Siswa-siswi jangan sampai kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena penanganan yang lambat,” ujarnya.
Saleh juga mendesak langkah darurat segera dijalankan, terutama bagi siswa yang kini belajar di tengah keterbatasan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setidaknya tiga hal tersedia di lokasi pengungsian: ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dan layanan dukungan psikososial.
Tanpa itu, proses belajar berisiko hanya menjadi formalitas, kelas ada, tetapi murid belum tentu siap secara mental.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemulihan pendidikan tidak bisa dibebankan pada pemerintah semata. Keterlibatan swasta, relawan, hingga organisasi masyarakat diperlukan agar percepatan benar-benar terjadi, bukan sekadar wacana.
“Upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana harus mengedepankan optimisme dan gotong royong,” katanya.
Namun Saleh mengingatkan, indikator keberhasilan pascabencana bukan sekadar sekolah kembali buka. Yang lebih penting, apakah anak-anak merasa aman, mau kembali ke kelas, dan berani menata mimpi mereka lagi.
“Evaluasi implementasi lapangan harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemulihan pembelajaran bukan sekadar administrasi formal,” tandasnya.
Bencana mungkin datang tanpa aba-aba. Tetapi lambannya pemulihan adalah pilihan. Kini publik menunggu, apakah pemerintah mampu bergerak cepat, atau justru membiarkan pendidikan ikut hanyut bersama banjir. (*)
