AKARMERDEKA, SEMARANG – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkejut saat mendengar tarif cukai rokok sudah 57 persen. “Firaun lu!” begitu celetuknya.
Padahal, tarif cukai rokok naik gila-gilaan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat Menteri Keuangan (Menkeu) dijabat oleh Sri Mulyani.
Selama kepemimpinan Jokowi, cukai rokok meroket lebih dari 100%.
Kendati demikian, ia tidak mengungkap rencana lebih lanjut soal tarif cukai rokok.
Ironi dimulai dari sini: pejabat keuangan baru sadar betapa tinggi tarif yang sudah ia warisi, seolah-olah kebijakan itu muncul dari langit, bukan dari meja rapat pemerintah sendiri.
Tarif cukai rokok konon dibuat tinggi demi menekan jumlah perokok. Tapi jika itu benar, maka negara sedang menjalankan logika paling absurd: mengurangi jumlah perokok, tapi sekaligus tak rela kehilangan setoran triliunan rupiah dari kantong mereka.
Bahasa kasarnya, negara ingin rakyat berhenti merokok, tapi jangan terlalu berhenti—karena kalau benar-benar berhenti, APBN bisa sesak napas.
Ketika ditanya soal nasib tarif cukai 2026, jawabannya kosong.
Tak ada kepastian naik, tak ada janji turun. Seperti asap rokok: membumbung tinggi tapi tanpa arah.
Lalu musuh baru pun diumumkan: rokok ilegal dari China. (*)
