AKARMERDEKA, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody’s resmi memangkas prospek (outlook) utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Penyebab utamanya bukan gejolak eksternal, melainkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berisiko membebani anggaran negara.
Dalam pernyataan resminya, Moody’s menilai perubahan outlook didorong oleh ketidakpastian kebijakan yang berpotensi melemahkan efektivitas fiskal serta meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara.
Baca Juga: PKS Ingatkan MBG Jangan Jadi Proyek Abu-Abu Politik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak membantah bahwa program MBG ikut menjadi perhatian lembaga tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan mengawasi pelaksanaannya agar tidak memicu pemborosan.
“Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana (MBG). Itu mungkin yang juga dikhawatirkan Moody’s,” ujarnya.
Pertaruhan kredibilitas fiskal Indonesia
Penurunan outlook bukan sekadar catatan administratif. Status “negatif” adalah sinyal bahwa risiko penurunan peringkat bisa terjadi jika kondisi fiskal tidak membaik. Artinya, pasar diminta bersiap terhadap kemungkinan biaya utang yang lebih mahal.
Masalahnya, MBG adalah program raksasa dengan kebutuhan dana besar dan jangkauan nasional. Tanpa desain anggaran yang ketat, program populis semacam ini rawan menciptakan tekanan baru pada APBN—tepat di saat pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Purbaya menyebut evaluasi akan dilakukan menyeluruh, bukan hanya pada MBG tetapi seluruh belanja pemerintah, termasuk transfer ke daerah, agar kebocoran bisa ditekan.
Baca Juga: Purbaya Blak-blakan: UU Cipta Kerja Era Jokowi Bikin Negara Tombok Rp 125 Triliun
Pemerintah tetap optimistis. Hambatan usaha akan diselesaikan lewat kebijakan debottlenecking dan fundamental ekonomi diperbaiki demi menjaga pertumbuhan jangka panjang.
Namun pesan Moody’s sudah telanjur jelas: niat baik program sosial tidak cukup tanpa disiplin anggaran.
Jika MBG gagal dikendalikan, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program—tetapi juga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global. Dalam bahasa sederhana: pasar tidak takut pada program makan gratis, mereka takut pada tagihan yang datang setelahnya. (*)
