AKARMERDEKA, JAKARTA – Pemerintah kembali menuai sorotan. Setelah gabung Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, hubungan Indonesia-Israel tampaknya makin mesra.
Melalui Special Purpose Vehicle Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), negara resmi menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia untuk membiayai eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku dan Toka Tindung, Sulawesi Utara pada September 2025.
Langkah itu bukan yang terakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menetapkan pemenang pelanggan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada 12 Januari 2026.
Artinya, keterlibatan perusahaan tersebut dalam proyek energi strategis Indonesia semakin dalam.
Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhma, menilai kerja sama ini memperlihatkan hubungan Indonesia dengan Israel yang kian akrab, meski tanpa ikatan diplomatik resmi.
Pasalnya, PT Ormat Geothermal Indonesia berada di bawah kendali Ormat Technologies, perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel. Kontradiksi pun tak terelakkan.
Di satu sisi, Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Namun di sisi lain, keterlibatan ekonomi dalam skala besar justru membuka ruang kedekatan baru.
“Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun,” ujar Zulfikar.
Ia mengingatkan, keputusan tersebut membawa dua risiko sekaligus: melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina serta membuka tekanan industri lebih besar pada lingkungan yang rentan.
Risiko ekologis, kata dia, bukan sekadar kekhawatiran di atas kertas. Sejumlah proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di wilayah lain disebut telah merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal.
Padahal, selama ini Indonesia memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina—sebuah sikap yang telah menjadi bagian dari identitas internasionalnya.
Ketika proyek yang terhubung dengan sistem ekonomi Israel justru disetujui, identitas itu dinilai berada dalam jalur yang bertabrakan dengan praktik kebijakan.
“Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah, sementara biaya lingkungan ditanggung oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Zulfikar menolak anggapan bahwa kerja sama ini merupakan pertukaran wajar antara pembangunan dan kebijakan luar negeri. Ia menyebutnya sebagai “kerugian ganda”: konsistensi moral terkikis, sementara pulau-pulau rentan menghadapi beban ekologis tambahan.
Menurutnya, integritas politik dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis negara. Ketika keduanya tergerus, dampaknya tidak berhenti pada satu proyek, melainkan bisa merembet ke kepercayaan global.
Karena itu, ia mendesak pemerintah mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan keputusan ekonomi dengan prinsip yang selama ini diklaim.
“Melindungi Halmahera berarti sekaligus melindungi kredibilitas Indonesia dan masa depan lingkungannya,” pungkasnya. (*)
