AKARMERDEKA, JAKARTA – Suasana politik lagi panas setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nyemprot kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan. Buat PDIP, ini bukan sekadar urusan administrasi—ini soal akses hidup orang kecil.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Muhammad Abdul Aziz Sefudin, terang-terangan bilang langkah itu terkesan kayak “buang beban”. Bukannya fokus nurunin angka kemiskinan, pemerintah malah dianggap sibuk beresin data di atas kertas.
Menurut Aziz, realita di lapangan nggak sesimpel tabel dan spreadsheet. Masih banyak warga yang hidupnya pas-pasan, bahkan seret. Kalau tiba-tiba statusnya dianggap “sudah sejahtera” cuma gara-gara pemutakhiran data, itu bisa jadi masalah serius. Akses kesehatan bisa hilang, sementara kebutuhan tetap jalan terus.
Ia juga mewanti-wanti soal efek domino ke kepercayaan publik. Di era serba cepat kayak sekarang, generasi muda gampang banget ngeh kalau ada kebijakan yang terasa nggak adil. Jangan sampai pemerintah baru gerak setelah isu viral duluan.
PDIP pun mendesak evaluasi total proses pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Intinya jelas: jangan sampai ada warga rentan yang jadi korban salah input atau salah klasifikasi.
Buat Aziz, kebijakan itu harus punya empati, bukan cuma rapi secara administrasi. Karena kalau yang dikorbankan orang kecil, dampaknya bukan cuma soal angka—tapi soal rasa keadilan. (*)
