AKARMERDEKA, JAKARTA – Isu Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi jadi bahan debat panas. Bukan cuma soal gizinya, tapi masuknya program ini ke pos anggaran pendidikan bikin suasana makin riuh. Ada yang bilang ini motong dana pendidikan, ada juga yang santai karena merasa semuanya sudah sesuai jalur.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, melihat ributnya bukan semata soal angka. Menurutnya, yang belum klop itu konsepnya. Kita ini sebenarnya sepakat nggak sih, pendidikan itu apa? Cuma urusan belajar-mengajar di kelas, atau termasuk juga urusan makan, kesejahteraan guru, sampai ekosistem sekolah?
Di ruang formal, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sudah mengesahkan anggaran tersebut dalam APBN 2026. Artinya secara aturan, MBG memang sah masuk hitungan. Tapi di ruang publik, tafsirnya beda-beda. Ada yang merasa jatah pendidikan “bergeser”, ada juga yang menilai itu masih satu tarikan napas dengan peningkatan kualitas belajar.
Hendri menilai, semua balik lagi ke definisi besar soal pendidikan. Kalau pendidikan dipahami sebagai ekosistem utuh—termasuk asupan gizi siswa—maka MBG bisa dianggap bagian dari strategi. Tapi kalau dimaknai sempit sebatas aktivitas di kelas, wajar kalau muncul kesan ada pemotongan.
Ia mencontohkan beda model sekolah berasrama yang mengurus siswa 24 jam dengan sekolah reguler yang fokus di jam pelajaran. Beda pendekatan, beda juga struktur biayanya.
Jadi sebelum debatnya makin melebar, menurutnya yang perlu dibereskan itu pondasinya dulu: samakan konsep antara pemerintah dan DPR. Kalau nggak, isu serupa bisa muncul lagi tiap kali anggaran dibahas. (*)
