AKARMERDEKA, BANDA ACEH — Klaim Presiden Prabowo Subianto soal pemulihan Aceh pascabencana yang disebut “hampir 100 persen” menuai reaksi keras dari warga terdampak. Di lapangan, realitas yang dihadapi korban justru bertolak belakang.
Pernyataan itu menjadi bahan perbincangan serius warga saat momen silaturahmi Idulfitri, Minggu (22/3/2026). Alih-alih merasakan pemulihan, banyak warga mengaku masih berjibaku sendiri membersihkan sisa bencana.
“Katanya sudah 100 persen. Kami tidak tahu di mana letak 100 persen itu. Lumpur di rumah sejak awal musibah sampai sekarang masih kami tangani sendiri. Pemerintah tidak hadir,” kata Teungku Mustafa (47), warga Krueng Mane, Aceh Utara.
Baca Juga: Sekolah Rusak Diterjang Banjir Pemalang, Saleh DPRD Jateng: Pemulihan Jangan Lamban
Ia menunjukkan kondisi rumah yang belum pulih. Sejumlah ruangan masih dipenuhi lumpur, belum tersentuh penanganan.
“Beberapa kamar masih berlumpur. Kami belum mampu bersihkan semuanya,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Yudhi Kurniawan (34), warga Krueng Geukuh, Aceh Utara. Ia menilai klaim pemerintah terlalu jauh dari kondisi riil.
“Masih banyak persoalan tersisa. Rumah warga berlumpur, dan kami harus mengandalkan diri sendiri. Sawah juga rusak, kami tidak bisa mencari nafkah,” kata Yudhi.
Kerusakan lahan pertanian menjadi persoalan krusial. Bagi warga, sawah adalah sumber hidup yang kini lumpuh tanpa intervensi nyata dari pemerintah.
“Kami berharap ada langkah konkret untuk rehabilitasi sawah. Sampai sekarang belum ada tindakan,” ujarnya tegas.
Baca Juga: Memoles Citra dan Cari Panggung? Niat Prabowo Jadi Mediator Perang Iran-AS Tak Realistis
Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan penanganan dampak bencana di Aceh hampir rampung. Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026), ia memastikan seluruh warga terdampak telah keluar dari tenda dan menempati hunian sementara maupun tetap.
“Sudah 100 persen keluar dari tenda. Listrik hampir seluruhnya pulih, bantuan sudah turun ke rakyat,” kata Prabowo.
Namun, pernyataan itu kini dipertanyakan. Di tengah klaim pemulihan yang nyaris sempurna, suara korban justru menggambarkan kondisi sebaliknya: pemulihan yang timpang, bantuan yang belum merata, dan negara yang dinilai belum benar-benar hadir di titik paling terdampak.
Perbedaan tajam antara klaim pemerintah dan kesaksian warga ini membuka pertanyaan mendasar: apakah indikator “100 persen” benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, atau sekadar angka di atas kertas? (*)
