AKARMERDEKA, JAKARTA — Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan makin terang-terangan. Ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia kompak mendesak Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk segera mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Desakan itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional I PPP. Forum yang seharusnya jadi ajang konsolidasi justru berubah jadi ruang kritik terbuka terhadap pucuk pimpinan harian partai.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menjadi salah satu yang paling keras bersuara. Ia menyebut ada “oknum” di DPP yang justru menghambat jalannya organisasi, sinyal yang diarahkan ke Sekjen.
Baca Juga: Jepara Hadapi Dilema Anggaran: Nasib Ribuan PPPK Terancam, Solusi Dicari!
Menurutnya, sejak terbitnya SK Kementerian Hukum, fungsi organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Tidak ada pembicaraan soal kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara kepentingan pribadi, sudah sekitar enam bulan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Pernyataan ini bukan sekadar kritik, tapi tudingan serius: organisasi berjalan tanpa arah karena elite-nya sendiri.
Tak berhenti di situ, Saiful juga menilai langkah-langkah Sekjen sudah masuk kategori inkonstitusional.
Dalam AD/ART, Sekjen berperan sebagai motor penggerak organisasi. Namun yang terjadi disebut sebaliknya, fungsi tidak berjalan, bahkan dianggap melawan garis organisasi.
Baca Juga: Peneliti Citra Institute Sebut Pentingnya Prabowo Reshuffle Kabinet: Mendesak, Bukan Pilihan
“Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi. Harus ada tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Nada serupa datang dari daerah lain. Sekretaris DPW PPP Sumatra Barat, Mulyadi, meminta persoalan ini segera dituntaskan.
“Kami patuh ke DPP, tapi Sekjen harus segera dievaluasi agar tidak mengganggu kinerja partai,” katanya.
Sementara dari Kalimantan Barat, Eka Candra, menegaskan waktu tidak bisa ditawar. Agenda politik sudah di depan mata, sementara mesin partai dinilai tidak berjalan optimal.
“Kita tidak bisa menunggu. Konsolidasi harus jalan,” ujarnya.
Desakan serempak dari daerah ini bukan hal sepele. Ini sinyal bahwa retak di internal PPP sudah melebar ke bawah.
Kini bola ada di tangan Ketua Umum. Bertahan dengan Sekjen yang dipersoalkan, atau melakukan pergantian demi meredam konflik.
Di tengah agenda verifikasi partai dan konsolidasi politik, waktu bukan sekutu. Jika dibiarkan, konflik ini berpotensi menggerus soliditas, bahkan sebelum pertarungan politik dimulai.
Satu hal yang pasti: di tubuh PPP, masalahnya bukan lagi perbedaan pendapat. Ini sudah masuk fase perebutan kendali organisasi. (*)
