AKARMERDEKA, SALATIGA — Program penguatan ekonomi desa kembali tersandung masalah klasik: kualitas di lapangan tak sejalan dengan klaim di atas kertas.
Sebuah unit pikap 4×4 Mahindra Scorpio yang digunakan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih mendadak mogok di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Video kejadian itu viral dan memicu gelombang kritik.
Alih-alih menunjukkan ketangguhan, kendaraan yang digadang-gadang jadi penopang aktivitas ekonomi desa justru berhenti total di jalan.
Baca Juga: Kader Banteng Antusias, Seleksi Ketua PAC PDIP se-Jateng Dibanjiri Ribuan Peserta
Dalam video yang beredar, perekam menyebut kerusakan ada pada as roda yang patah, komponen vital yang seharusnya tidak bermasalah pada unit baru.
Respons publik langsung keras. Bukan sekadar menyindir, tapi mempertanyakan secara mendasar: bagaimana mungkin kendaraan baru, yang didistribusikan dalam program pemerintah, bisa bermasalah sejak awal penggunaan?
Di media sosial, kritik mengarah ke dua hal: kualitas produk dan proses pengadaan. Sejumlah warganet menyoroti dugaan lemahnya uji kelayakan sebelum kendaraan disalurkan ke desa-desa.
Masalah ini tidak bisa dianggap insidental. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya satu unit kendaraan, tapi kredibilitas program secara keseluruhan.
Baca Juga: Peneliti Citra Institute Sebut Pentingnya Prabowo Reshuffle Kabinet: Mendesak, Bukan Pilihan
Jika benar kerusakan terjadi pada komponen utama seperti as roda, maka ada dua kemungkinan: cacat produksi atau kelalaian dalam proses pengecekan sebelum distribusi. Keduanya sama-sama menunjukkan celah serius.
Padahal, secara spesifikasi, Mahindra Scorpio tidak bisa dianggap remeh. Mesin mHawk dengan tenaga hingga 140 HP dan torsi 320 Nm diklaim mampu melibas medan berat, kebutuhan utama operasional di wilayah pedesaan.
Namun klaim teknis itu runtuh ketika diuji di jalan. Di sinilah letak persoalannya.
Program besar dengan anggaran tidak kecil seharusnya memastikan kesiapan dari hulu ke hilir, bukan hanya pengadaan unit, tapi juga kualitas, uji kelayakan, hingga kesiapan layanan purna jual.
Tanpa itu, kendaraan bukan jadi solusi, tapi justru berpotensi menambah beban baru di desa.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait soal penyebab pasti mogoknya kendaraan tersebut. Tidak ada juga kejelasan apakah akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap unit yang sudah terlanjur didistribusikan.
Ketiadaan respons ini justru mempertegas masalah: transparansi yang minim di tengah sorotan publik yang kian tajam.
Kasus ini seharusnya jadi alarm. Program ekonomi desa tidak cukup dibangun dengan narasi dan distribusi barang. Tanpa pengawasan ketat dan jaminan kualitas, yang terjadi hanyalah pengulangan pola lama, anggaran besar, hasil dipertanyakan. (*)
