AKARMERDEKA, JAKARTA – Peneliti media dan politik Buni Yani melontarkan kritik terhadap aktivitas safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada proses hukum yang sedang dihadapinya daripada terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul agenda Jokowi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belakangan ramai menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut dinilai memunculkan berbagai respons, termasuk kritik dari sejumlah pihak.
Buni Yani menilai kegiatan keliling daerah justru memberi kesan sebagai upaya membangun kembali citra politik. Ia menyebut langkah seperti itu tidak lagi relevan di tengah persoalan hukum yang masih berjalan.
“Lebih baik hentikan dulu safari politik yang terkesan untuk menunjukkan popularitas,” kata Buni Yani, Senin (3/8).
Menurutnya, energi Jokowi akan lebih tepat diarahkan untuk mengikuti proses persidangan terkait perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah mengenai isu ijazah. Ia beranggapan penyelesaian jalur hukum jauh lebih penting dibanding aktivitas politik di ruang publik.
Buni Yani juga mengklaim masyarakat sudah memiliki penilaian sendiri terhadap berbagai aktivitas mantan kepala negara tersebut. Karena itu, ia menilai langkah pencitraan tidak akan banyak mengubah persepsi publik.
Ia bahkan menyebut perkembangan perkara hukum belakangan menjadi sinyal yang patut diperhatikan. Dalam pandangannya, dinamika persidangan akan lebih menentukan dibanding aktivitas kunjungan ke sejumlah daerah.
Buni Yani turut menyinggung putusan pengadilan yang menurutnya menjadi bagian dari perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Jokowi. Ia menilai proses hukum tersebut sebaiknya menjadi prioritas utama.
Sementara itu, kunjungan Jokowi ke NTT juga diwarnai agenda budaya. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menerima gelar Sesepuh Raja-Raja Timor dari delapan raja yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor.
Prosesi penobatan berlangsung dalam rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, pada Sabtu (1/8). Momen itu pun menarik perhatian publik karena digelar di tengah berbagai isu politik yang masih berkembang.
Hingga kini, aktivitas safari politik Jokowi maupun proses hukum yang berkaitan dengan polemik ijazah masih terus menjadi perhatian. Beragam pandangan muncul dari pendukung maupun pengkritiknya, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
