AKARMERDEKA, BEIJING – Pemerintah China kembali menunjukkan sikap keras terhadap teknologi asing. Kali ini yang disasar adalah OpenClaw, perangkat lunak kecerdasan buatan berbasis open-source yang tengah viral di dunia teknologi.
Menurut laporan Bloomberg, otoritas Beijing secara resmi melarang penggunaan OpenClaw di lingkungan lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara (BUMN).
Larangan ini disampaikan melalui peringatan internal kepada instansi negara dan bank-bank besar agar tidak memasang software tersebut di perangkat kerja. Alasannya satu: keamanan nasional.
Baca Juga: Memoles Citra dan Cari Panggung? Niat Prabowo Jadi Mediator Perang Iran-AS Tak Realistis
OpenClaw merupakan agen AI yang dikembangkan oleh pengusaha Austria, Peter Steinberger. Platform ini menjadi populer karena berbeda dari chatbot biasa.
AI ini dirancang bukan sekadar menjawab pertanyaan, tetapi menjalankan tugas nyata: mengelola email, memesan tiket, mengatur jadwal, memantau pesan, hingga mengotomatisasi berbagai pekerjaan administratif.
Karena bersifat open-source, siapa pun bisa mengunduh dan menjalankan modelnya secara mandiri. Di satu sisi, hal itu membuat OpenClaw cepat berkembang. Namun di sisi lain, sifat terbuka ini justru membuat regulator China waspada.
Bagi Beijing, software yang bisa mengakses data dan berjalan di sistem internal pemerintah adalah potensi pintu masuk kebocoran informasi.
Apalagi OpenClaw menggunakan model bahasa besar (LLM) yang dapat memproses dan mengelola data dalam jumlah besar secara otomatis.
Baca Juga: Garap Panas Bumi Bareng Perusahaan Terafiliasi Israel, Konsistensi Politik Pemerintah Dipertanyakan
Sejak muncul pada November 2025, OpenClaw langsung meledak di kalangan pengembang. Proyek ini bahkan menjadi salah satu repositori dengan pertumbuhan tercepat di GitHub.
Popularitasnya makin melonjak setelah Steinberger mengumumkan pada 14 Februari 2026 bahwa ia bergabung dengan OpenAI untuk mengembangkan generasi baru agen AI.
CEO OpenAI, Sam Altman, disebut tertarik pada konsep AI yang mampu menjalankan tugas kompleks secara mandiri.
Meski begitu, Steinberger menegaskan OpenClaw tetap berdiri sebagai perusahaan independen.
Ironisnya, sebelum larangan ini muncul, OpenClaw justru mendapat sambutan besar di China.
Perusahaan teknologi raksasa Tencent bahkan menggelar sesi khusus OpenClaw di Shenzhen yang menarik minat luas—mulai dari developer, anak-anak, hingga pensiunan.
Sejumlah pemerintah daerah juga sempat mendorong pengembangan ekosistem industri berbasis teknologi tersebut.
Distrik Longgang di Shenzhen, misalnya, merancang kebijakan untuk membangun industri AI yang berpusat pada OpenClaw. Daerah teknologi lain seperti Wuxi, Hefei, dan Suzhou juga menyiapkan program serupa.
Konsep yang mereka dorong adalah fenomena baru bernama “one-person company”—perusahaan yang dijalankan satu orang berkat bantuan agen AI.
Dengan OpenClaw, satu individu bisa mengerjakan tugas yang sebelumnya membutuhkan banyak karyawan.
Blokir asing kumpulkan data dalam negeri
Namun bagi Beijing, euforia teknologi tidak boleh mengorbankan kontrol negara. Regulator China sejak lama sensitif terhadap risiko kebocoran data, serangan siber, dan transfer informasi lintas batas. Sistem AI yang memiliki akses luas ke data internal dianggap berpotensi membuka celah keamanan.
Karena itu, sejumlah aturan lokal bahkan mewajibkan platform cloud yang menyediakan OpenClaw untuk memblokir akses ke direktori data sensitif.
Langkah terbaru Beijing, melarang penggunaan OpenClaw di instansi pemerintah, menegaskan pola lama: China tidak segan memblokir teknologi yang dianggap berpotensi menjadi alat pengumpulan data oleh pihak asing.
Di tengah perlombaan global menguasai kecerdasan buatan, Beijing tampaknya memilih satu garis tegas: inovasi boleh berkembang, tetapi kendali negara tetap nomor satu. (*)
