AKARMERDEKA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali jadi sorotan setelah dinilai belum menunjukkan keberanian dalam menangani dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nama Gubernur Sumut Bobby Nasution disebut-sebut, namun hingga kini belum tampak langkah pemanggilan dari lembaga antirasuah. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa KPK mulai kehilangan taji.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menilai sikap KPK tersebut janggal dan memicu kecurigaan publik. Ia menyebut ketidakhadiran Bobby dalam proses pemeriksaan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Menurutnya, pembiaran semacam ini justru seperti menggali kubur bagi kredibilitas lembaga antikorupsi.
Hari menegaskan bahwa upaya praperadilan tidak banyak berpengaruh jika KPK sendiri tidak menunjukkan keberanian menuntaskan kasus hingga ke akar. Ia menilai KPK seolah berhenti di level tertentu tanpa berani menyentuh aktor yang dianggap punya kekuatan politik. Situasi ini, kata dia, memperkuat kesan penegakan hukum yang tidak setara.
“Praperadilan tidak berpengaruh kepada KPK karena KPK tidak memiliki taji untuk mengungkap kasus suap di Sumut sampai ke akarnya,” ujar Hari kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026.
Ia juga menyinggung faktor relasi kekuasaan yang dinilai memengaruhi langkah KPK. Status Bobby sebagai menantu Presiden ke-7 Joko Widodo disebut membuat posisi hukumnya terasa kebal. Kondisi tersebut, menurut Hari, berdampak langsung pada nyali KPK.
“Karena kebal hukum berdampak KPK lemah syahwat untuk memanggil Bobby Nasution,” pungkasnya.
Pernyataan ini menambah daftar kritik publik terhadap KPK yang belakangan dinilai lebih sering berani pada kasus tertentu, namun tampak ragu ketika berhadapan dengan lingkar kekuasaan. Publik kini menanti, apakah KPK akan menjawab keraguan itu dengan tindakan nyata atau justru membiarkannya terus mengendap. (*)
