AKARMERDEKA, JAKARTA – PDI Perjuangan bakal mengabadikan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli lewat sebuah monumen yang dibangun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Monumen itu dijadwalkan diresmikan tepat pada 27 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 30 tahun tragedi yang menjadi salah satu tonggak penting perjalanan reformasi Indonesia.
Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri kuliah umum bertajuk Jalan Buntu Reformasi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Hasto mengatakan monumen itu bukan sekadar bangunan simbolis. Menurutnya, keberadaannya diharapkan menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama negara tidak boleh terulang di masa depan.
Ia menilai peringatan tiga dekade Kudatuli menjadi momen penting untuk mengingat kembali dampak buruk kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol dan kritik dari masyarakat.
Menurut Hasto, sejarah menunjukkan bahwa ketika praktik otoritarianisme dibiarkan tumbuh, dampaknya bisa mengancam kehidupan demokrasi dan masa depan bangsa.
Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan peringatan Kudatuli sebagai ruang refleksi agar nilai-nilai demokrasi terus dijaga dan diperkuat.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus sejarawan Bonnie Triyana menyebut peristiwa Kudatuli menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an.
Menurut Bonnie, tragedi tersebut membuka jalan bagi lahirnya iklim politik yang lebih terbuka serta memperluas ruang kebebasan sipil yang kini dinikmati masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai hak demokrasi yang ada saat ini lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan banyak pihak.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku memiliki ikatan emosional dan politik dengan peristiwa Kudatuli. Menurutnya, keberanian para korban menjadi salah satu jalan yang membuka ruang demokrasi, termasuk perjalanan politik yang ia jalani hingga saat ini.
Rano menilai perjuangan yang lahir dari Kudatuli belum benar-benar usai. Ia menyebut masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam mewujudkan rasa keadilan bagi para korban dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Peringatan 30 tahun Kudatuli pun diharapkan bukan hanya menjadi agenda mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus dirawat agar kekerasan politik tidak lagi mendapat tempat di Indonesia. (*)
