AKARMERDEKA, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politik luar negerinya tetap berpijak pada jalur multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, seluruh upaya perdamaian internasional, termasuk konflik Palestina, seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi PBB, bukan forum ad hoc yang digagas negara tertentu.
“Karena itu, sikap PDI Perjuangan jelas, mendorong seluruh upaya perdamaian dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Hasto di kantor Megawati Institute, Sabtu (31/1/2026).
Baca Juga: Indonesia Blunder Gabung Dewan Perdamaian Trump, Guru Besar UGM Sebut Untungkan Israel
Menurut Hasto, PBB merupakan satu-satunya sistem internasional yang memiliki legitimasi hukum dan moral untuk mengelola konflik global secara adil dan damai. Indonesia, kata dia, seharusnya berperan memperkuat sistem tersebut, bukan justru mengaburkan arah dengan bergabung ke inisiatif sepihak.
“Kita memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan lebih damai melalui PBB,” tegasnya.
Hasto juga menyinggung operasi militer Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan penangkapan istrinya pada 3 Januari 2026 lalu. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
“Rakernas pertama PDI Perjuangan sangat tegas menyatakan bahwa aksi terhadap Presiden Venezuela itu bertentangan dengan hukum internasional PBB,” kata Hasto.
Ia menilai kebijakan luar negeri semacam itu bertolak belakang dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yakni kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.
Dalam konteks itu, Hasto mengingatkan Indonesia agar tidak mengikatkan diri pada kepentingan satu kekuatan global tertentu.
“Kita tidak boleh mengikatkan diri kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Bayar Rp17 Triliun Jadi Anggota Dewan Perdamaian Trump, Kini Satu Forum dengan Israel
Hasto menekankan, sejarah menunjukkan Indonesia justru memiliki pengaruh global ketika menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten, bukan dengan mengikuti poros kekuatan besar.
“Indonesia membangun kepemimpinan dunia melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, hingga Conference of the New Emerging Forces. Itu yang membentuk poros baru, bukan ikut arus,” kata dia.
Menurut Hasto, rekam jejak tersebut seharusnya menjadi modal diplomatik Indonesia untuk mengambil posisi tegas dan independen di tengah konflik global, termasuk isu Palestina.
“Ini harus menjadi daya ungkit Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pada 22 Januari 2026, Donald Trump secara resmi meluncurkan Board of Peace dan membuka keanggotaan pendiri di Davos, Swiss. Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebagai founding member.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan kelanjutan dari perjuangan resolusi PBB dan disebut sebagai langkah strategis mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurut Sugiono, Board of Peace diharapkan segera berdampak pada situasi kemanusiaan di Gaza, termasuk pembukaan perbatasan Rafah untuk bantuan kemanusiaan serta rencana pembentukan International Stabilization Force.
“Solusi Dua Negara harus benar-benar terwujud. Kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah prinsip yang terus kita perjuangkan,” kata Sugiono.
Ia menyebut Board of Peace sebagai alternatif konkret untuk mencapai tujuan tersebut, meski wacana ini menuai kritik tajam soal arah dan konsistensi politik luar negeri Indonesia. (*)
