AKARMERDEKA, JAKARTA – Rencana pemerintah lewat PT Agrinas Pangan Nusantara yang mau ngimpor 105 ribu mobil pikap dari India senilai Rp24,66 triliun lagi jadi bahan omongan. Soalnya, nggak semua pihak setuju langkah itu perlu diambil sekarang.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah. Dia bilang, industri otomotif dalam negeri tuh sebenarnya sanggup banget buat nyuplai kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jadi, kenapa harus jauh-jauh impor?
Menurut Kaisar, keputusan ini mestinya dikaji lebih dalam dulu. Kapasitas produksi otomotif nasional sampai Februari 2026 aja disebut-sebut sudah tembus 2,5 juta unit per tahun. Sementara kebutuhan Kopdes Merah Putih diperkirakan cuma sekitar 100 ribu unit. Secara hitung-hitungan kasar, jelas masih masuk banget.
Dia juga ngingetin soal efek domino alias multiplier effect. Kalau pesanan sebesar itu dikasih ke pabrikan lokal, dampaknya bisa ke mana-mana: pabrik hidup, tenaga kerja terserap, industri komponen ikut kecipratan. Ujung-ujungnya, ekonomi dalam negeri yang ikut ngebut.
Bukan cuma soal angka produksi, Indonesia juga punya sejarah panjang bikin kendaraan niaga yang terkenal bandel. Dari model legendaris sampai produksi terbaru, semuanya ada. Jadi menurutnya, ini bukan sekadar urusan teknis beli kendaraan, tapi soal keberpihakan. Mau dukung industri sendiri atau malah ngasih angin ke luar?
Kalau pakai produk dalam negeri, lanjut Kaisar, urusan servis dan suku cadang juga bakal lebih gampang. Koperasi di daerah nggak perlu ribet nunggu part impor atau teknisi khusus.
Komisi VII DPR RI pun dorong supaya pemerintah buka ruang dialog dulu sama pelaku industri otomotif nasional sebelum deal impor dalam skala segede itu diketok. Nilainya bukan receh, puluhan triliun rupiah.
Kaisar menegaskan, modernisasi Kopdes itu penting dan sah-sah aja. Tapi kalau industri dalam negeri masih mampu produksi, impor mestinya jadi pilihan terakhir, bukan langsung jadi opsi utama. (*)
