AKARMERDEKA, JAKARTA – PKS angkat suara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Partai ini menekankan satu hal penting: pengelolaannya jangan sampai gelap dan harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Transparansi dinilai mutlak, apalagi anggaran yang digelontorkan negara tidak kecil.
Tak berhenti di situ, PKS juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit. Langkah ini dianggap perlu agar sejak awal tidak muncul kecurigaan atau ruang abu-abu dalam pelaksanaan program yang menyasar jutaan anak Indonesia.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Mulyanto, menilai MBG punya niat baik dan nilai strategis jangka panjang. Program ini disebut sebagai investasi serius untuk masa depan generasi muda. Karena itu, pengawasannya tidak boleh setengah-setengah.
Menurut Mulyanto, perhatian pemerintah jangan hanya fokus pada kualitas dan keamanan makanan yang dibagikan. Urusan alur anggaran dan siapa saja yang terlibat di balik layar juga sama pentingnya untuk diawasi secara ketat.
“MBG ini kebijakan negara yang menyangkut masa depan anak-anak kita. Pengelolaannya harus rapi dan bersih, jangan sampai ada irisan antara kepentingan publik dan kepentingan politik,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu, 3 Januari 2026.
Ia menyinggung sejumlah laporan dari masyarakat sipil yang belakangan beredar. Laporan itu mengindikasikan adanya relasi antara pelaksana program MBG dengan tokoh politik, oknum partai, atau pihak-pihak yang punya afiliasi politik tertentu.
Temuan semacam itu, kata Mulyanto, jelas bikin prihatin. Ia menegaskan isu tersebut tidak boleh dianggap sepele, apalagi jika dibiarkan tanpa klarifikasi dan penanganan serius dari pemerintah.
Prinsip kehati-hatian, lanjutnya, harus jadi pegangan utama dalam menjalankan MBG. Program nasional yang dibiayai APBN wajib steril dari konflik kepentingan, baik yang tampak di permukaan maupun yang terselubung.
Mulyanto juga mengingatkan soal etika. Menurutnya, keterlibatan legislator, pengurus partai, atau aktor politik sebagai pelaksana, pengelola, atau penerima manfaat langsung MBG adalah praktik yang keliru karena mencampuradukkan peran kekuasaan.
Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, MBG berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Program yang seharusnya jadi instrumen keadilan sosial justru bisa dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan atau bagi-bagi rente.
“Kalau sampai ke situ, bahayanya bukan cuma ke keuangan negara, tapi juga ke demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” tegasnya.
Karena itu, PKS meminta pemerintah membuka seterang-terangnya seluruh rantai pelaksanaan MBG. Mulai dari penunjukan mitra, mekanisme pengelolaan, hingga sistem pengawasan dan audit harus bisa diakses publik.
Ia juga mengajak partai politik dan para tokohnya menunjukkan sikap dewasa dengan menjaga jarak dari proyek negara tersebut. Menurutnya, teladan politik justru terlihat dari kesediaan untuk tidak ikut cawe-cawe.
Mulyanto menutup pernyataannya dengan mengingatkan esensi program MBG. Tujuannya mulia, untuk anak-anak Indonesia. Jika tercemar konflik kepentingan, yang rusak bukan hanya programnya, tapi juga kepercayaan rakyat.
“Kepentingan anak-anak Indonesia harus benar-benar dijauhkan dari hiruk-pikuk politik praktis,” pungkasnya. (*)
