BACAAJA, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada transaksi mencurigakan senilai Rp 1.459 triliun sepanjang 2024.
Dari jumlah itu, sekitar Rp 984 triliun di antaranya diduga terkait korupsi. Temuan yang sungguh mencengangkan.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Sekretaris Jenderal Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN), Sudrajat Maslahat, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan betapa seriusnya ancaman korupsi yang menggerogoti negara.
“Presiden Prabowo harus mengambil kebijakan luar biasa untuk memberantas korupsi dan menangkap para pelakunya,” ujarnya, Ahad (26/10/2025).
Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa, yang baru menjabat kurang dari dua bulan, perlu mendapat dukungan publik.
Sudrajat menilai Purbaya membawa harapan baru dalam upaya penegakan hukum di sektor keuangan negara.
Ia juga menyinggung sikap Menkeu yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Jika kerugian terjadi karena mark-up dan ada indikasi korupsi, itu harus diusut tuntas,” katanya.
DPR jangan tutup mata
Sudrajat menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan eksekutif. Ia mendorong DPR menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, bukan sekadar menerima gaji tanpa kontribusi nyata.
“Perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan menyeluruh. DPR tidak boleh berpangku tangan,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya sejumlah pihak yang “alergi” terhadap langkah tegas Menkeu. Menurutnya, resistensi itu mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi kasus masa lalu yang bakal terbongkar.
Sudrajat mendesak berbagai institusi penegak hukum—Polri, Kejaksaan, KPK, Direktorat Jenderal Pajak, hingga Bea Cukai—untuk menindaklanjuti laporan PPATK melalui penyelidikan, penundaan transaksi, hingga pemblokiran aset sesuai UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Whoosh jadi pintu masuk
Ia menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh bisa menjadi pintu masuk untuk membuka dugaan korupsi berskala besar. Sudrajat bahkan menyebut proyek ini berpotensi menyeret sejumlah tokoh politik dan jaringan bisnis yang terlibat dalam berbagai keputusan strategis.
“Whoosh adalah trigger untuk membongkar gunung korupsi yang selama ini menumpuk,” katanya.
Sudrajat juga mengaitkan ini dengan sederet isu lain, mulai dari mangkraknya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), proyek PIK-2, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang pada era pemerintahan sebelumnya.
Pada akhirnya, Sudrajat menyebut keputusan politik ada di tangan Presiden Prabowo.
“Kunci satu-satunya ada pada Presiden Prabowo. Jika tidak berani menindak, penegakan hukum bisa runtuh, korupsi semakin berjaya, dan rakyat makin menderita,” ujarnya. (*)
