AKARMERDEKA, MAKASSAR — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ‘mengekor’ sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam isu pemilihan kepala daerah.
Lewat panggung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar, pada 29-31 Januari 2026, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menegaskan penolakan terhadap wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Sikap ini memperlihatkan arah politik PSI yang mengikuti sikap partai banteng yang telah lebih dulu menyatakan secara tegas penolakan Pilkada lewat DPRD.
Baca Juga: Politikus PDIP Safaruddin Sentak Kapolres Sleman: Kalau Saya Kapolda, Suda Saya Copot Anda
“Kita harus jujur mengakui pemilihan langsung masih memiliki berbagai kekurangan, mulai dari praktik politik amplop hingga ambang batas pencalonan. Tapi bangsa ini sedang belajar memperbaiki sistem agar mampu melahirkan pemimpin berkualitas,” kata Kaesang.
Meski mengakui pilkada langsung belum steril dari uang dan kompromi politik, PSI menilai menyerahkan pemilihan kepada DPRD justru berisiko mempersempit partisipasi publik.
“PSI berpandangan partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan sistem pemilu ke depan. Walaupun PSI belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan, saya tegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi PSI di tengah tarik-menarik kepentingan soal revisi aturan pemilihan kepala daerah. Pertanyaannya, ini murni idealisme demokrasi—atau sekadar aman mengikuti arus partai besar?
Klaim partai terbuka
Kaesang juga memanfaatkan Rakernas untuk mempromosikan wajah baru PSI sebagai “Partai Super Terbuka,” yang diklaim menjawab praktik politik tertutup.
“Partai Super Terbuka adalah jawaban atas tantangan zaman, atas praktik politik tertutup yang menciptakan jarak antara elit dengan anggota bahkan masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Tersandera Kepentingan Parpol
PSI, kata dia, ingin menjadi “rumah bersama” bagi buruh, nelayan, petani, hingga pekerja informal. Rakernas disebut akan menentukan arah kebijakan politik partai sampai 2029, termasuk agenda pengawasan anggaran dan tata kelola pemerintahan.
Menutup pidatonya, Kaesang melontarkan target besar.
“Yakin dan percayalah, PSI akan menjadi partai yang sangat-sangat besar,” pungkasnya.
PSI sudah menentukan sikap. Sama seperti PDIP, mereka menolak kepala daerah dipilih DPRD.
Namun di tengah klaim keterbukaan dan menolak Pilkada lewat DPRD, publik bisa saja membaca langkah PSI ini sebagai strategi realistis: berdiri di sisi wacana yang lebih populer, sekaligus menghindari cap anti-demokrasi. (*)
