AKARMERDEKA, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pimpinan DPR akan segera membahas keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memotong anggaran reses anggota dewan menjadi hanya 22 titik.
Pemangkasan ini dilakukan karena pelaksanaan reses tahun 2025 dinilai MKD tidak berjalan efektif.
“Semua keputusan MKD yang baru saja diputuskan akan saya bicarakan dengan pimpinan yang lain,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (6/11/2025).
Puan belum merinci langkah lanjutan yang akan diambil pimpinan DPR. Namun, ia menegaskan keputusan MKD pasti berdampak pada alokasi anggaran yang harus dikaji matang.
“Seperti apa tindak lanjutnya, dan tentu saja kan ada konsekuensinya. Akan kita rapatkan dulu,” ujarnya.
Meski belum memastikan besaran pemangkasan, Puan tak menampik bahwa keputusan MKD akan berimbas pada berkurangnya dana reses bagi anggota dewan.
“Harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyampaikan dalam sidang etik bahwa DPR perlu melakukan efisiensi terhadap kegiatan reses yang selama ini dianggap terlalu boros namun minim hasil konkret di daerah pemilihan.
“Meminta kepada kesetjenan untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik,” ujar Adang dalam sidang MKD, Rabu (5/11/2025).
Langkah MKD ini bisa dibaca sebagai sinyal koreksi terhadap gaya kerja anggota DPR yang kerap dikritik publik karena lebih banyak “turun ke dapil” tanpa output jelas bagi masyarakat. (*)
