AKARMERDEKA, JAKARTA- Ketua Bidang Politik PDI Perjuangan, Puan Maharani mengajak seluruh kader partai untuk menjalankan peran politik secara kritis namun tetap solutif dalam posisinya sebagai partai penyeimbang.
Menurut Puan, sikap tersebut menjadi kunci agar PDIP tetap relevan, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan materi “Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang” dalam Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
Puan menjelaskan, sikap kritis harus dimaknai sebagai kemampuan melakukan analisis yang tajam, berbasis regulasi dan data, serta fokus pada substansi persoalan, bukan serangan personal. Selain itu, kritik juga harus disampaikan secara objektif dan terbuka.
“Kritis berarti kita berpikiran jernih dan objektif. Kita juga harus menyadari apakah persoalan yang terjadi hari ini merupakan dampak dari kekuasaan yang pernah kita miliki di masa lalu. Karena itu, kritik harus disampaikan dengan kebijaksanaan,” ujar Puan.
Baca juga: Didampingi Prananda, Megawati Hadir di Rakernas PDIP
Ia menegaskan, bersikap kritis tidak identik dengan menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang baik perlu didukung, sementara kebijakan yang kurang tepat harus dikoreksi dan disempurnakan.
“Kritis bukan berarti selalu berseberangan. Kita dukung yang baik dan kita koreksi yang tidak baik,” tegas Ketua DPR RI tersebut. Selain kritis, Puan juga menekankan pentingnya kecerdasan politik. Kecerdasan, menurutnya, tercermin dari kemampuan memperjuangkan kepentingan secara efektif, rasional, dan bermartabat, termasuk dalam situasi politik yang tidak kondusif.
“Kecerdasan politik bukan ditunjukkan lewat reaksi emosional atau konfrontasi tanpa arah, melainkan melalui ketepatan membaca situasi, kecermatan memilih strategi, serta konsistensi menjaga tujuan,” jelasnya.
Kecerdasan Politik
Puan memberi contoh dinamika politik di DPR RI, di mana Fraksi PDI Perjuangan berada di tengah dominasi fraksi-fraksi lain. Dalam kondisi tersebut, kecerdasan politik menjadi penting agar posisi fraksi tetap diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Dalam situasi seperti ini, kita harus cerdas menjaga posisi politik agar tetap memiliki daya tawar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa kader PDIP tidak boleh berhenti pada kritik semata. Sebagai partai penyeimbang, PDIP juga memiliki kewajiban moral untuk menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Jangan mengkritik jika tidak memiliki solusi. Kita pernah menjadi partai pemerintah, sehingga memahami kompleksitas pengambilan kebijakan dan tantangan pembangunan nasional,” kata Puan.
Pengalaman tersebut, lanjutnya, menempatkan PDIP pada posisi yang tidak hanya berhak mengkritik, tetapi juga berkewajiban menghadirkan alternatif kebijakan agar pembangunan nasional tetap berjalan dan kesejahteraan rakyat terus meningkat.
Baca juga: Jelang Rakesnas PDIP, Ada Maskot Banteng Kenakan Jaket Merah
Puan juga mengingatkan bahwa posisi PDIP di luar pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan arah pembangunan nasional menyimpang atau merugikan rakyat demi kepentingan politik jangka pendek.
“Perbedaan posisi politik tidak menghapus tanggung jawab moral dan kebangsaan terhadap masa depan rakyat dan negara,” tegasnya. Menurut Puan, peran partai penyeimbang hanya akan bermakna jika berpijak pada keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat. Tanpa orientasi tersebut, partai berisiko terjebak pada kepentingan internal dan menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan agar para kader selalu mengingat tujuan kerakyatan dalam setiap langkah politik, sehingga fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekadar menyuarakan kritik.
“Dengan begitu, kita tidak terjebak pada ambisi atau emosi pribadi, tetapi tetap menjalankan peran penyeimbang yang berlandaskan ideologi dan berorientasi pada solusi,” ujarnya.
Sebagai contoh konkret, Puan menyinggung aksi PDIP dalam membantu korban bencana di Sumatera. Menurutnya, saat terjadi bencana, kader partai langsung bergerak memberikan bantuan. “Itu bukan urusan politik, melainkan urusan kemanusiaan,” tegas Puan, menutup arahannya kepada para kader. (tebe)
