AKARMERDEKA, JAKARTA – Peta dukungan menuju Pilpres 2029 mulai menarik perhatian, meski pesta demokrasi itu masih beberapa tahun lagi. Sejumlah partai politik sudah memberi sinyal bakal kembali mendukung Prabowo Subianto, tetapi belum terlihat langkah serupa untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Situasi ini membuat peluang Gibran untuk kembali mendampingi Prabowo belum bisa dianggap aman. Statusnya sebagai wakil presiden saat ini tak otomatis membuat partai-partai langsung memberikan dukungan untuk periode berikutnya.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, dukungan partai menjadi kunci penting bagi siapa pun yang ingin maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Tanpa dukungan politik yang cukup, peluang kandidat untuk mendapatkan tiket pencalonan bakal sulit terbuka.
“Kalau bicara kandidasi di Pilpres, suka tidak suka, wajib hukumnya siapa pun harus dekat dan mendapatkan tiket dari partai,” kata Adi, Selasa, 13 Oktober 2026.
Tiket Pilpres Masih di Tangan Partai
Menurut Adi, posisi Gibran di pemerintahan belum menjadi jaminan dirinya bakal kembali masuk dalam pasangan calon pada Pilpres 2029. Apalagi, meski sejumlah partai sudah menyatakan komitmen mendukung Prabowo, belum ada arah dukungan yang sama kuatnya untuk Gibran.
Ia menilai, peta pencalonan mendatang akan sangat dipengaruhi oleh keputusan elite partai. Jika aturan mengharuskan calon presiden dan wakil presiden mengantongi dukungan minimal dua fraksi, posisi partai dalam menentukan kandidat bakal semakin strategis.
“Maka hanya elite partai yang kemudian menjadi veto player dan menjadi faktor determinan yang bisa ikut bertanding di 2029,” ujarnya.
Dengan kata lain, popularitas atau jabatan yang sedang dipegang belum cukup untuk memastikan seseorang bisa kembali bertarung. Dukungan partai tetap menjadi salah satu penentu utama dalam membuka jalan menuju pencalonan.
Dukungan Politik Tak Cuma untuk Maju
Adi juga mengingatkan bahwa peran partai tidak berhenti ketika pasangan calon berhasil mendapatkan tiket Pilpres. Dukungan politik tetap dibutuhkan setelah kandidat terpilih, terutama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghadapi berbagai dinamika di parlemen.
Menurutnya, kekuatan politik di DPR bisa menjadi penopang ketika seorang pemimpin menghadapi kritik, tekanan, maupun persoalan politik. Karena itu, relasi dengan partai menjadi faktor yang tak bisa disepelekan oleh kandidat mana pun.
Dalam konteks Gibran, Adi menyoroti berbagai kritik yang diarahkan kepada wakil presiden tersebut. Salah satunya polemik mengenai keabsahan ijazah yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia melihat, di tengah berbagai sorotan itu, belum banyak pihak yang secara terbuka tampil memberikan pembelaan politik kepada Gibran. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa dukungan politik yang kuat tidak selalu otomatis mengikuti seseorang yang sedang menduduki jabatan tinggi.
“Hari ini ada bully-an, nyaris tidak ada yang membela. Seakan-akan Gibran berjalan di tempat yang sunyi dan tidak ada yang pasang badan memberikan dukungan,” pungkasnya.
Meski demikian, peta politik menuju 2029 masih bisa berubah. Sikap partai, dinamika koalisi, serta aturan pencalonan nantinya akan ikut menentukan apakah Prabowo dan Gibran berpeluang kembali berpasangan atau justru menempuh jalan politik masing-masing. (*)
