AKARMERDEKA, JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali naik ke permukaan dan mulai mendapat dukungan terbuka dari sejumlah partai politik besar. Salah satunya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menegaskan sikap tersebut bukan hal baru.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut, ide kepala daerah dipilih oleh DPRD sudah lama menjadi usulan partainya. Menurutnya, PKB sejak awal memang berpandangan bahwa mekanisme tersebut layak dipertimbangkan.
“PKB sudah lama mengusulkan itu,” kata Cak Imin saat ditemui wartawan, Senin (29/12/2025).
Ia menegaskan kembali bahwa sikap tersebut konsisten dan tidak muncul secara tiba-tiba mengikuti dinamika politik terkini.
“Itu sikap PKB sejak lama,” ujarnya singkat.
Dukungan terhadap wacana ini sebelumnya juga disampaikan Partai Gerindra. Partai berlambang kepala garuda itu menyatakan terbuka dan mendukung pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dilakukan melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme tersebut patut dikaji serius sebagai alternatif sistem pilkada yang selama ini berjalan.
“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya atau rencana pelaksanaan pemilukada oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” kata Sugiono.
Gerindra menilai, pemilihan melalui DPRD bisa menghadirkan efisiensi di berbagai sisi. Mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran negara.
Sugiono menyinggung besarnya dana yang selama ini digelontorkan untuk pilkada langsung. Pada 2015, anggaran pilkada dari APBD hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut melonjak drastis pada 2024 hingga menembus lebih dari Rp37 triliun.
Menurutnya, dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Selain anggaran, Gerindra juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang mahal dinilai sering kali menjadi penghalang bagi figur-figur berkualitas untuk maju.
“Biaya kampanye calon kepala daerah itu mahal dan cenderung prohibitif. Ini perlu dievaluasi supaya orang-orang yang punya kemampuan dan niat mengabdi bisa maju tanpa terbebani biaya luar biasa,” ujar Sugiono.
Dari sisi demokrasi, Gerindra menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta-merta menghilangkan esensi kedaulatan rakyat. Anggota DPRD sendiri merupakan wakil yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu.
Bahkan, mekanisme ini disebut bisa meningkatkan akuntabilitas partai politik di daerah. Jika ingin tetap dipercaya publik, partai harus benar-benar menyerap dan menjalankan aspirasi konstituennya.
“Kalau melihat akuntabilitasnya, justru bisa lebih ketat karena masyarakat bisa langsung mengawasi wakilnya di DPRD,” kata Sugiono.
Selain itu, pemilihan melalui DPRD diyakini mampu menekan potensi polarisasi politik di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung.
Meski mendukung, Gerindra menegaskan pembahasan soal mekanisme ini perlu dilakukan secara mendalam dan terbuka. Seluruh unsur dan elemen masyarakat harus dilibatkan agar tidak muncul kesan tertutup.
“Masyarakat tetap harus punya akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh wakilnya di lembaga legislatif. Jangan sampai berkembang menjadi proses yang tertutup,” pungkas Sugiono. (*)
