AKARMERDEKA, JAKARTA- DPP PDI Perjuangan merespons pengibaran bendera merah bergambar bulan bintang yang terjadi di Aceh Utara di tengah situasi penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Partai berlambang banteng itu menegaskan pentingnya menjaga perspektif kebangsaan sekaligus mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, dalam sistem kenegaraan Indonesia hanya ada satu bendera resmi, yakni Merah Putih.
Meski demikian, ia menilai pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) perlu dibaca secara proporsional dalam konteks aspirasi warga terhadap penanganan bencana.
Baca juga: DPR Turun Langsung, Pimpinan Bakal Gantian Ngantor di Aceh
“Bendera di Republik Indonesia hanya satu, Merah Putih. Namun dalam situasi bencana, kita juga harus melihat adanya harapan masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, agar penanganan dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).
Hasto mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak ditarik ke ranah politik kekuasaan. Menurutnya, bencana alam seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas nasional, bukan memperlebar perdebatan politik.
“Bencana ini harus menyatukan kita dalam semangat kemanusiaan dan gotong royong. Jangan memasukkan aspek-aspek politik kekuasaan. Yang utama adalah membantu saudara-saudara kita yang terdampak,” tegasnya.
Langkah Konret
Lebih jauh, PDIP mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret di lapangan. Fokus utama yang dinilai mendesak adalah rehabilitasi fasilitas sosial serta pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kesigapan pemerintah untuk merehabilitasi fasilitas sosial yang vital dan membangun kembali perumahan rakyat, agar masyarakat memiliki harapan baru,” kata Hasto.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Hasto melepas tim medis dan bantuan kemanusiaan PDIP untuk korban bencana di Sumatra. Didampingi Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini dan Ribka Tjiptaning, partai mengirimkan sekitar 30 unit ambulans beserta pengemudi, tenaga kesehatan, dan relawan ke wilayah terdampak.
Sementara itu, insiden pengibaran bendera bulan bintang di Aceh Utara juga mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan agar aparat tidak merespons dengan pendekatan represif. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai gejala sosial yang perlu disikapi secara bijak dan proporsional.
“Pendekatan yang tepat adalah dialog dan langkah persuasif. Jangan menggunakan kekerasan, apalagi senjata,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Tak Sesuai
Dari sisi aparat, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menyebut narasi yang beredar di media sosial terkait insiden tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menjelaskan aksi itu berlangsung pada 25-26 Desember 2025 di Lhokseumawe, diawali dengan aksi konvoi dan unjuk rasa, di mana sebagian massa mengibarkan bendera bulan bintang.
Freddy menegaskan pengibaran simbol tersebut dilarang berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun, ia menyampaikan bahwa koordinator aksi telah menyatakan peristiwa tersebut hanya selisih paham dan telah diselesaikan secara damai dengan aparat.
Baca juga: PDIP Sentil Pilkada via DPRD, Hak Rakyat Jangan Dipangkas
“TNI mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.
Terpisah, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen aparat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ia menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memprovokasi dengan mengibarkan bendera bulan bintang di tengah fokus penanganan pascabencana di Aceh.
“Saat ini seluruh pihak sedang fokus pada penanganan bencana. Jangan ada kelompok yang mengganggu proses tersebut. Jika ada yang memprovokasi, akan ditindak tegas,” kata Agus dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. (tebe)
