AKARMERDEKA, JAKARTA – Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai sebagai kesalahan serius arah politik luar negeri.
Langkah ini menguntungkan Amerika Serikat dan sekutu abadinya Israel dalam persoalan Gaza. Bergabung dengan BoP atau Dewan Perdamaian Trump, disebut berisiko tinggi dan berpotensi merusak kredibilitas Indonesia di panggung internasional.
Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Nur Rachmat Yuliantoro, menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan blunder diplomasi. Menurutnya, sejak awal Dewan Perdamaian Trump tidak dirancang sebagai instrumen perdamaian yang kredibel.
Baca Juga: Indonesia Bayar Rp17 Triliun Jadi Anggota Dewan Perdamaian Trump, Kini Satu Forum dengan Israel
“Inisiatif ini tidak lahir dari semangat multilateralisme, tapi dari kejumawaan personal Donald Trump,” kata Nur, Rabu (28/1/2026).
Nur menilai pembentukan BoP tak bisa dilepaskan dari ambisi personal Trump, termasuk kekecewaannya gagal meraih Nobel Perdamaian. Hal itu, kata dia, terlihat dari langkah Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua BoP, keputusan yang bahkan memicu penolakan dari sejumlah sekutu Amerika di Eropa.
Menurut Nur, ketidakpercayaan AS terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan alasan utama pembentukan BoP. Justru, kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat menjadi faktor dominan, meski dibungkus dengan jargon perdamaian global.
“Trump tidak pernah menjelaskan visi BoP secara utuh. Yang tampak justru karakter kebijakan luar negerinya yang transaksional,” ujarnya.
Nur juga menyoroti skema iuran hampir Rp17 triliun bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP. Skema tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa motif ekonomi menjadi penggerak utama Dewan Perdamaian Trump.
Baca Juga: Pidato Prabowo di PBB: Akui Palestina Sekarang, Baru Indonesia Akui Israel
“Saya kira kepentingan ekonomi adalah motif sebenarnya dari BoP, bukan perdamaian dunia,” tegasnya.
Ia meragukan BoP akan menjadi ruang dialog yang setara. Dengan struktur dan komposisi keanggotaan saat ini, BoP justru berpotensi menjadi panggung unjuk kekuatan politik Amerika Serikat.
“Negara anggota, sekalipun sudah membayar mahal, tetap tidak akan berdaya menghadapi tekanan kepentingan Trump,” kata Nur.
Bertentangan dengan prinsip ‘Politik Bebas Aktif’
Bagi Nur, keputusan Indonesia bergabung dalam BoP memperbesar dilema prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selain beban finansial yang besar, Indonesia kini berada dalam forum yang dipimpin oleh tokoh yang secara terbuka mendukung kebijakan Israel di Gaza.
“Ini bertentangan langsung dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai berpotensi melemahkan posisi moral dan politik Indonesia, khususnya sebagai negara yang selama ini konsisten menyuarakan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina.
“Secara moral dan politik, ini bisa merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia,” tegas Nur.
Ia menekankan, Indonesia seharusnya tetap memperkuat jalur multilateralisme melalui PBB, meski lembaga itu memiliki banyak kekurangan.
“Dewan Keamanan PBB memang bermasalah, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan Board of Peace bentukan Trump,” pungkasnya. (*)
