BACAAJA, MAGELANG — KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf resmi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah dan memilih menepi dari panggung politik praktis. Keputusan itu berlaku untuk kepengurusan periode 2026–2031.
Bahkan, ia menyatakan akan “off” dari PKB. Alasan yang disampaikan terdengar normatif: kembali fokus ke pesantren.
“Saya tahun-tahun ini diminta untuk konsentrasi ke pesantren. Saat ini sedang banyak program di pesantren. Maka saya off dari PKB,” kata Gus Yusuf di kediamannya, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan keputusan tersebut sudah dikoordinasikan dengan jajaran DPP PKB, termasuk Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Bahkan, menurutnya, Cak Imin sempat menahan agar ia tetap bertahan.
Baca Juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Cak Imin dan Gerindra Seirama
“Terus terang Cak Imin sempat nggondeli. Saya berterima kasih atas amanahnya. Tapi roda organisasi harus tetap berjalan,” ujarnya.
Namun dalam politik, mundur jarang sekadar mundur. Selalu ada ruang tafsir.
Khidmah atau konsolidasi kekuatan?
Gus Yusuf bukan figur kemarin sore. Ia memimpin DPW PKB Jateng sejak 2012 — sekitar 2,5 periode — dan dikenal memiliki basis kuat di kalangan pesantren serta warga Nahdlatul Ulama (NU). Ketika tokoh dengan jejaring sebesar itu tiba-tiba keluar dari struktur partai, publik wajar bertanya: ini benar-benar pulang ke pesantren, atau sedang menata langkah lebih besar?
Spekulasi mengarah ke satu titik: kursi Ketua Umum PBNU.
Penilaian itu bukan tanpa dasar. Pengasuh Ponpes Bina Insan Cendekia Cirebon, KH Imam Jazuli, melihat keputusan tersebut sebagai sinyal kuat pengabdian total di jalur NU.
Baca Juga: Pertemuan Elite Empat Ketua Parpol, PKB Tegaskan Bukan Sekadar Silaturahmi
“Keputusan Gus Yusuf keluar dari struktur PKB menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen keumatan. Ini bukan langkah mundur, tetapi lompatan strategis untuk memimpin NU dengan lebih independen dan bermartabat,” ujarnya.
Jika tafsir itu benar, maka mundurnya Gus Yusuf justru bisa dibaca sebagai manuver pemutihan, menjauh dari partai agar lebih steril saat berbicara di panggung organisasi keagamaan.
Regenerasi atau reposisi?
Gus Yusuf sendiri menyebut langkahnya sebagai bagian dari kaderisasi. Kepengurusan baru DPW PKB Jateng telah dilantik, dengan KH Munif Zuhri sebagai Ketua Dewan Syuro dan jajaran pengurus lainnya.
“Saya menyatakan off, saya serahkan kepengurusan yang baru ini ke generasi yang baru,” katanya.
Ia juga menegaskan akan tetap mengawal PKB dari luar sebagai warga NU. Pernyataan yang terdengar sederhana, tetapi menyiratkan bahwa jarak politik belum sepenuhnya terputus.
Di sisi lain, alasan fokus pesantren memang bukan tanpa isi. Ponpes API Tegalrejo tengah menyiapkan program Ma’had Aly, sekaligus pengembangan pesantren di Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek besar yang jelas butuh energi dan pengaruh.
Tetapi sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan: pesantren dan politik bukan dua dunia yang benar-benar terpisah.
Kepergian Gus Yusuf meninggalkan pekerjaan rumah bagi PKB Jawa Tengah. Ia berpesan agar pengurus baru menjaga soliditas, merawat basis tradisional, pesantren dan warga NU, sekaligus berani masuk ke ceruk pemilih muda.
“Gen Z dan milenial ini yang akan menjadi pertarungan partai-partai. Karena besok 60 persen pemilih itu Gen Z,” tegasnya.
Pesan itu sekaligus menggambarkan satu realitas: mesin politik tak boleh berhenti, bahkan ketika salah satu penggeraknya turun.
Membaca arah angin
Apakah Gus Yusuf benar-benar sedang menarik diri dari politik? Atau justru menaikkan level permainannya?
Jika tujuannya hanya pesantren, ia sudah lama berada di jalur itu tanpa harus keluar dari partai. Tetapi jika targetnya panggung NU yang lebih tinggi, maka mundur dari PKB bisa menjadi langkah logis, bahkan strategis.
Yang jelas, dalam politik, keputusan paling sunyi sering kali adalah gerakan paling bising.
Satu hal mulai terlihat: Gus Yusuf mungkin sedang meninggalkan satu arena, tetapi belum tentu meninggalkan gelanggang. Mungkin hanya beralih panggung kekuasaan. (*)
