AKARMERDEKA, JAKARTA – Nama Joko Widodo kembali jadi omongan. Kali ini bukan soal program atau proyek, tapi soal revisi UU KPK 2019 yang lagi diseret lagi ke ruang debat publik.
Pernyataan Jokowi yang menyebut revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif DPR bikin suasana makin panas. Ia juga sempat menyinggung bahwa dirinya tak menandatangani surat pengesahan saat itu. Buat sebagian orang, itu dianggap sinyal bahwa ia tak sepenuhnya setuju dengan revisi tersebut.
Tapi kritik langsung datang. Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, menilai pernyataan itu sebagai bentuk “cuci tangan”. Menurutnya, dalam proses legislasi, pemerintah dan DPR nggak bisa dipisah begitu saja. Semua berjalan bareng sampai pengesahan.
Petrus bahkan menyebut ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan pemerintah ikut berada dalam arus pembahasan perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Jadi, menurut dia, narasi bahwa revisi murni usul DPR terasa kurang lengkap.
Revisi UU KPK sendiri sejak awal memang kontroversial. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari pembenahan kelembagaan, tapi tak sedikit juga yang menilai perubahan itu berdampak pada independensi lembaga antirasuah.
Isu ini seperti bara lama yang disulut lagi. Dan ketika menyangkut KPK serta mantan presiden, wajar kalau publik langsung pasang telinga. Politik memang begitu—cerita lama bisa selalu hidup lagi, apalagi kalau belum semua orang merasa tuntas. (*)
