Wacana kerja dari rumah atau WFH kembali ramai dibahas. Gagasan ini muncul setelah Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM di tengah situasi global yang tidak menentu. Ide tersebut langsung memancing tanggapan dari sejumlah kalangan di parlemen.
Salah satu respons datang dari Kapoksi Partai NasDem di Komisi II DPR, Ujang Bey. Ia menilai rencana penerapan WFH perlu dirancang dengan konsep yang jelas. Pemerintah diminta menyiapkan skema yang terukur agar kebijakan itu benar-benar efektif.
Menurut Bey, ide penghematan BBM lewat WFH sebenarnya patut diapresiasi. Namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan matang. Pemerintah perlu menyiapkan desain kebijakan yang detail sebelum diterapkan.
Wacana ini juga muncul di tengah kekhawatiran dampak ekonomi global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah ikut memengaruhi stabilitas energi dunia. Situasi itu membuat banyak negara mulai mencari cara untuk menghemat penggunaan bahan bakar.
Selain itu, beberapa pihak di kabinet juga ikut mengusulkan langkah serupa. Salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar yang mendorong opsi kerja dari rumah bagi pegawai negeri. Tujuannya agar konsumsi BBM bisa ditekan dalam situasi tertentu.
Bey mengatakan gagasan tersebut bisa saja diterapkan jika dirancang dengan baik. Ia menilai kebijakan ini bisa menjadi solusi sementara dalam kondisi tertentu. Apalagi dalam waktu dekat masyarakat juga akan menghadapi libur panjang.
Libur Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi biasanya memicu lonjakan mobilitas masyarakat. Dalam situasi seperti itu, pengaturan pola kerja bisa membantu mengurangi pergerakan kendaraan. Dampaknya diharapkan bisa menekan penggunaan BBM.
Namun Bey menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. Meski pegawai bekerja dari rumah, layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal. Pemerintah perlu memastikan sistem kerja tetap efektif.
Ia juga meminta pemerintah menghitung secara rinci potensi penghematan yang bisa diperoleh. Data tersebut penting agar kebijakan WFH tidak hanya sekadar wacana. Dengan angka yang jelas, efektivitasnya bisa diukur.
Menurutnya, pemerintah juga harus menentukan instansi mana saja yang bisa menerapkan WFH. Tidak semua lembaga memiliki karakter pekerjaan yang sama. Karena itu penerapannya perlu disesuaikan dengan tugas masing-masing instansi.
Jumlah pegawai negeri di Indonesia juga cukup besar. Ribuan instansi dan kementerian memiliki struktur kerja yang berbeda-beda. Hal ini membuat penerapan WFH harus dirancang dengan selektif.
Bey menilai pemerintah perlu menentukan rentang waktu penerapan kebijakan tersebut. Dengan jadwal yang jelas, evaluasi juga akan lebih mudah dilakukan. Dari situ bisa terlihat apakah kebijakan benar-benar berdampak pada penghematan BBM.
Ia menambahkan bahwa langkah penghematan energi memang perlu dipikirkan sejak sekarang. Situasi global bisa berubah sewaktu-waktu dan memengaruhi harga energi. Karena itu berbagai opsi kebijakan perlu disiapkan sejak dini.
Pada akhirnya, Bey berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Semua langkah perlu dipertimbangkan secara matang. Jika dirancang dengan tepat, WFH bisa menjadi salah satu cara untuk menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu pelayanan publik. (*)
