AKARMERDEKA, JAKARTA – Praktik manipulasi absensi elektronik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bikin geleng kepala. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap sekitar 3.000 hingga 4.000 aparatur sipil negara (ASN) diduga bermain curang dengan sistem absensi digital.
Jumlah itu bukan angka kecil. Jika dibandingkan dengan total pegawai, nilainya setara sekitar satu dari setiap 10 ASN di Kementerian PU yang diduga memanipulasi kehadiran.
Dody mengaku temuan tersebut muncul setelah sistem absensi elektronik dibenahi sekaligus pengawasannya diperketat. Dari situ, pola-pola kejanggalan yang sebelumnya luput mulai terlihat jelas.
“Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari 10 pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody dalam Podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat (17/7/2026).
Menurut Dody, praktik semacam ini sudah berlangsung cukup lama. Namun proses penindakan kerap tersendat karena adanya kedekatan antarsesama pegawai yang membuat pelanggaran sulit diusut hingga tuntas.
Ia menilai budaya saling melindungi di internal menjadi salah satu penyebab mekanisme disiplin tidak berjalan maksimal. Akibatnya, dugaan pelanggaran sering berhenti di tengah jalan tanpa sanksi yang jelas.
Meski begitu, Dody belum membeberkan secara rinci bagaimana modus manipulasi absensi tersebut dilakukan. Ia juga belum memastikan apakah ribuan ASN itu melanggar dalam periode yang sama atau merupakan akumulasi hasil pemeriksaan dalam kurun waktu tertentu.
Kasus absensi ini menambah daftar persoalan yang sedang dibenahi di Kementerian PU. Sebelumnya, kementerian itu juga menjadi sorotan setelah ribuan ASN terindikasi terlibat transaksi judi online.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 ASN di lingkungan Kementerian PU tercatat memiliki indikasi transaksi yang berkaitan dengan aktivitas judi online.
Temuan-temuan tersebut kini menjadi perhatian serius pimpinan kementerian. Dody menegaskan pembenahan sistem pengawasan dan penegakan disiplin akan terus diperkuat agar praktik serupa tidak lagi terulang di lingkungan Kementerian PU. (*)
