AKARMERDEKA, JAKARTA – DPR menunjukkan langkah serius dalam mengawal pemulihan pascabencana banjir di Sumatera. Lewat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, DPR memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah diperkuat langsung dari Aceh.
Posko pemulihan dibentuk di Aceh agar komunikasi antarlembaga tidak berbelit. Harapannya, proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat, rapi, dan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, koordinasi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak akan berhenti di rapat saja. Semua pihak diminta terus bergerak bareng sampai pemulihan benar-benar terasa di lapangan.
Sebagai bentuk keseriusan, pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh. Langkah ini diambil supaya koordinasi bisa dilakukan secara intensif, tanpa jarak dan tanpa jeda.
“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi-koordinasi secara intensif,” kata Dasco dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 30 Desember 2025.
Menurutnya, kehadiran langsung di lokasi menjadi kunci agar berbagai hambatan teknis bisa segera ditangani. Dengan posko yang aktif, komunikasi antara pusat dan daerah bisa lebih cepat dan efektif.
Dasco menambahkan, pembentukan satgas ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan sesuai rencana. Tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebutuhan masyarakat terdampak.
Untuk mendukung hal itu, kementerian dan lembaga terkait juga diminta menempatkan perwakilan atau PIC di posko Aceh. Dengan begitu, koordinasi dengan pemerintah daerah bisa dilakukan tanpa harus menunggu lama.
“Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, supaya koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, mulai dari para menteri, TNI-Polri, pimpinan BUMN, hingga kepala daerah di Aceh. Semua pihak sepakat, pemulihan harus dikawal bersama dan tidak boleh setengah-setengah. (*)
