AKARMERDEKA, JAKARTA — Kasus penipuan daring yang menjerat ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja kembali membuka luka lama: negara hadir saat krisis, namun kerap absen saat pemulihan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, perlindungan pekerja migran tidak boleh berhenti di bandara saat mereka dipulangkan, melainkan harus berlanjut hingga fase pemulihan dan pemberdayaan di dalam negeri.
Tanpa solusi lapangan kerja untuk para korban, Puan menilai, tugas pemerintah belum selesai.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban, serta membuka akses terhadap pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, reintegrasi korban ke masyarakat tidak cukup hanya dengan simpati atau bantuan sementara. Negara harus hadir dengan solusi konkret: lapangan kerja yang jelas, akses modal yang nyata, dan kebijakan yang berpihak.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata,” tegasnya.
Puan menyoroti akar masalah migrasi non-prosedural yang belum tersentuh, minimnya kesempatan kerja produktif dan penghasilan layak di dalam negeri. Kondisi ini, katanya, membuat sebagian warga nekat mencari peruntungan di luar negeri meskipun berisiko tinggi.
“Selama kerja di dalam negeri belum cukup menjanjikan, maka iming-iming gaji dolar akan selalu tampak lebih rasional ketimbang realitas rupiah di rumah sendiri,” sindirnya halus.
DPR, kata Puan, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah untuk menindak jaringan perekrut ilegal dan memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.
“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang menjual kesulitan ekonomi rakyat. Tugas negara bukan sekadar menyelamatkan, tapi memastikan rakyat bisa hidup bermartabat,” pungkasnya. (*)
