AKARMERDEKA, JAKARTA – Program pelatihan bergaya militer untuk masyarakat sipil kembali menuai kritik. Sejumlah akademisi menilai pendekatan seperti itu tidak tepat diterapkan, apalagi setelah muncul korban jiwa dalam pelaksanaannya.
Sorotan tersebut disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar. Menurutnya, pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih justru melenceng dari kebutuhan utama peserta.
Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran petisi dan diskusi publik bertema Bahaya Remiliterisasi Bagi Demokrasi di Jakarta, baru-baru ini. Forum tersebut membahas dampak penerapan pola pelatihan militer di ruang sipil.
Zainal menyoroti meninggalnya lima peserta dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peristiwa itu, menurutnya, menjadi alarm serius bahwa model pelatihan semacam ini perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia berpandangan, ruang sipil semestinya tidak diisi dengan pendekatan yang identik dengan budaya militer. Terlebih jika pelaksanaannya justru memunculkan risiko keselamatan bagi peserta.
Menurut Zainal, calon manajer koperasi desa seharusnya dibekali kemampuan yang benar-benar mendukung tugas mereka di lapangan. Fokus utamanya adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, bukan latihan fisik ala militer.
Ia menyebut materi seperti manajemen, pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga akuntansi jauh lebih relevan. Selain itu, pendidikan mengenai pencegahan korupsi dan kecurangan juga dinilai penting agar koperasi bisa dikelola secara profesional.
Dengan bekal tersebut, para manajer diharapkan mampu membangun koperasi yang sehat dan berdaya saing. Kompetensi itulah yang dianggap lebih dibutuhkan dibanding latihan dasar kemiliteran.
Zainal juga menilai pemerintah tidak perlu memasukkan agenda pelatihan militer dalam program pengembangan sumber daya manusia untuk koperasi desa. Menurutnya, arah pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dijalankan peserta.
Ia berharap evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Keselamatan peserta, kata dia, harus menjadi prioritas dalam setiap program pelatihan yang diselenggarakan negara.
Karena itu, Zainal mendorong pemerintah menghentikan pelatihan bergaya militer yang ditujukan bagi masyarakat sipil, termasuk untuk calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, penguatan kapasitas warga sipil lebih efektif dilakukan melalui pendidikan keterampilan yang sesuai dengan bidang tugas mereka. (*)
