AKARMERDEKA, SEMARANG – Presiden Prabowo Subianto mengklaim kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat kecil: hanya 0,00017 persen dari total keseluruhan.
Dengan capaian program yang disebut sudah menjangkau 30 juta penerima, angka itu kalau dihitung setara dengan sekitar 51 kasus.
Klaim ini disampaikan Prabowo saat pidato di acara Munas PKS, Jakarta (29/9/2025).
Namun, benarkah kenyataannya sekecil itu? Mari kita bongkar datanya.
Laporan BGN ke Presiden
Tanggal 27 September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan:
- Periode 6 Januari – 31 Juli 2025: 24 kasus kejadian
- Periode 1 Agustus – 27 September 2025: 47 kasus kejadian
Totalnya jadi 71 kasus dari 31 juta penerima MBG. Tapi penting dicatat: angka ini hanya menyebut jumlah kejadian, bukan jumlah korban yang terdampak.
Membandingkan jumlah kasus -kasus ya bukan korban- dengan jumlah penerima saja sudah tidak apple to apple.
Kalau yang diitung jumlah penerima, seharusnya yang dibandingkan adalah jumlah korban.
Laporan BGN ke DPR
Empat hari kemudian, data yang disampaikan BGN ke Komisi IX DPR ternyata berbeda jauh. Hingga 30 September 2025, tercatat 6.457 orang terdampak keracunan MBG.
- Wilayah I (Sumatra): 1.307 orang
- Wilayah II (Jawa): 4.147 orang + tambahan 60 di Garut
- Wilayah III (Indonesia Timur): sisanya
Yang dipakai BGN kali ini, jumlah korban. Meski, patut dipertanyakan pula akurasi datanya.
Garis besarnya, BGN mengakui banyak dapur MBG (SPPG) belum punya sanitasi layak.
Data Lain JPPI
Versi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) malah lebih tinggi lagi: 8.649 anak keracunan per 27 September 2025. Angka ini jelas jauh dari klaim “51 kasus” tadi.Terlepas dari perdebatan angka, ada hal yang jauh lebih penting: keselamatan anak-anak. Ombudsman RI menemukan setidaknya 8 masalah besar dalam penyelenggaraan MBG, di antaranya:
- Standar pengolahan makanan (HACCP) belum konsisten
- Mutu bahan baku belum punya standar jelas (AQL)
- Distribusi makanan masih berantakan, bahkan membebani guru
- Sistem pengawasan masih reaktif dan belum berbasis data
Klaim Presiden bahwa kasus keracunan hanya 0,00017 persen memang terlihat meyakinkan di atas kertas. Namun akurasi dan sumber data, serta perbandingan yang dilakukan tidak apple to apple.
Sementara, laporan resmi dari BGN dan data JPPI menunjukkan jumlah korban jauh lebih besar dari angka yang disebutkan.
Program MBG jelas punya niat baik, tapi eksekusi di lapangan masih meninggalkan banyak persoalan serius. Ini bukan sekadar soal persentase, melainkan soal nyawa dan kesehatan anak-anak Indonesia. (*)
