AKARMEDIA, JAKARTA – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali menuai kritik. Salah satu suara keras datang dari pengamat politik Vinus Indonesia, Yusfitriadi, yang menilai arah wacana itu keliru sejak awal.
Menurut Yusfitriadi, akar persoalan pilkada selama ini bukan pada sistem pemilihan langsung. Masalah utamanya justru ada pada perilaku partai politik dan para kandidat yang terlibat di dalamnya.
Ia menegaskan, praktik politik uang tidak akan hilang hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan. Selama aktor politiknya masih sama, pola kotor pun akan terus berulang.
“Kalau money politics masih terjadi, yang dibenahi itu perilakunya. Kenapa malah sistem demokrasi yang disalahkan?” ujar Yusfitriadi lewat kanal YouTube Vinus Indonesia, Minggu (4/1/2026).
Ia juga menyoroti alasan klasik soal mahalnya biaya pilkada yang kerap dijadikan dalih untuk mendorong pilkada tidak langsung. Menurutnya, biaya besar sering kali lahir dari pilihan belanja politik yang berlebihan dan tidak masuk akal.
“Biaya jadi besar kalau kampanye pakai private jet. Ya jelas mahal kalau sudah punya kantor tapi masih bikin acara di hotel,” sindirnya.
Yusfitriadi menilai, pemborosan juga terjadi karena fasilitas negara yang sudah tersedia justru tidak dimanfaatkan. Rumah dinas ada, tapi malah sewa apartemen. Kantor ada, tapi rapat di hotel berbintang.
Baginya, biaya politik yang besar tidak selalu salah. Dalam batas tertentu, itu wajar demi memperkuat demokrasi. Namun, ia menolak keras jika mahalnya biaya pemilu dilemparkan sebagai kesalahan sistem pilkada langsung.
“Kalaupun besar, itu bisa jadi karena anggarannya dibuat-buat,” tegasnya.
Yusfitriadi pun mengingatkan, mengganti sistem tanpa membenahi perilaku hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Demokrasi, kata dia, butuh komitmen etika, bukan sekadar ganti mekanisme. (*)
