AKARMERDEKA, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengakui satu hal penting dalam lanskap politik nasional hari ini, demokrasi tidak bisa hidup tanpa penyeimbang kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato di hadapan DPR RI, Rabu (20/5/2026). Di tengah dominasi koalisi besar pendukung pemerintah, Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.
Prabowo bahkan menyebut sikap PDIP sebagai bentuk pengorbanan demi menjaga mekanisme checks and balances dalam demokrasi.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gelombang PHK Besar-besaran Mengintai
“Demokrasi kita perlu checks and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah,” kata Prabowo di kompleks parlemen Senayan.
Ucapan itu menarik. Sebab di tengah situasi politik yang makin gemuk oleh koalisi kekuasaan, ruang oposisi di parlemen praktis makin menyempit. PDIP menjadi satu-satunya kekuatan politik besar yang memilih tidak ikut masuk gerbong kabinet.
Selama ini, kritik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo memang kerap terdengar keras. Bahkan Prabowo sendiri mengaku beberapa kritik kader PDIP sempat membuatnya “pilu”.
“Saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya karena ini anggota PDIP kadang-kadang kritiknya keras banget,” ujar Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Namun di balik pernyataan emosional tersebut, Prabowo justru mengakui kritik itu memiliki dasar dan maksud tertentu.
Tak asal berisik
PDIP pun menegaskan posisi mereka memang sejak awal bukan untuk menjadi oposisi asal berisik, melainkan memberikan kontrol politik terhadap jalannya pemerintahan.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyebut berada di luar pemerintahan adalah sikap yang memang seharusnya diambil partainya.
“Memang seharusnya PDI Perjuangan di luar,” kata Andreas.
Baca Juga: Dapur Marhaen PDIP: Bukan Sekadar Bagi Makan, tapi Ruang Rakyat Kecil Merasa Didengar
Menurutnya, selama ini PDIP menjalankan fungsi politik sebagai pemberi “second opinion” bagi pemerintah. Artinya, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi menjadi masukan agar kebijakan negara tetap berjalan rasional dan tidak kehilangan kontrol.
Dalam konteks politik hari ini, posisi PDIP jelas punya arti strategis. Ketika sebagian besar partai memilih aman berada dalam lingkar kekuasaan, keberadaan partai di luar kabinet menjadi penting agar publik tetap punya ruang pengawasan terhadap pemerintah.
Apalagi berbagai isu besar mulai dari ekonomi, pangan, utang negara, hingga gejolak pasar belakangan menuntut adanya suara kritis yang tidak sekadar ikut arus kekuasaan.
Andreas juga menegaskan kritik PDIP bukan soal suka atau tidak suka kepada Prabowo.
“Ini bukan soal rasa, tapi bagaimana melihat secara rasional bahwa kritik-kritik itu tentu maksudnya baik,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa demokrasi sehat bukan hanya soal stabilitas politik, tetapi juga keberanian menjaga jarak dari kekuasaan ketika diperlukan.
Dan di tengah parlemen yang makin sepi oposisi, posisi PDIP kini justru terlihat semakin penting sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo. (*)
