AKARMERDEKA, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani menyoroti budaya kerja birokrasi yang masih terjebak dalam pola lama: berbelit, lambat, dan jauh dari semangat melayani rakyat.
Dalam pidato pembukaan masa sidang II DPR tahun 2025–2026, Selasa (4/11/2025), Puan menegaskan perlunya perubahan besar dalam cara berpikir dan bekerja di tubuh parlemen maupun pemerintah.
“Masih ada pola pikir kuno yang seolah bangga memperumit urusan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”
“Sikap seperti ini bukan hanya menghambat kemajuan, tapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” ujar politikus PDI Perjuangan itu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.
Puan menilai sudah saatnya pengelola negara melakukan perombakan total terhadap mentalitas lama birokrasi. Ia menekankan, tugas utama negara bukan menambah beban warga, tetapi mempermudah hidup mereka.
“Negara yang ideal adalah negara yang cepat melayani, bukan lambat penuh alasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” tegas Puan.
Pesan itu menjadi sindiran halus terhadap budaya birokrasi yang masih kerap mempersulit urusan publik—mulai dari pelayanan dasar hingga kebijakan besar yang lamban dieksekusi.
Dalam kesempatan itu, Puan juga mengingatkan para anggota DPR agar benar-benar menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan keberpihakan nyata pada rakyat.
“Kebijakan yang kita hasilkan jangan sekadar mengatur, tapi juga harus memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tapi amanah yang harus diperjuangkan. Selama masa reses, para anggota dewan disebutnya telah turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap harapan masyarakat.
“Kita bisa merasakan betapa besar harapan rakyat terhadap negara: agar hidup mereka makin sejahtera, adil, dan urusannya tidak lagi berbelit,” ujar Puan.
DPR resmi membuka masa sidang kedua tahun sidang 2025–2026 setelah sebulan menjalani reses sejak awal Oktober. Selama masa itu, para legislator bekerja di luar gedung parlemen untuk menjumpai konstituen di daerah masing-masing. (*)
