AKARMERDEKA, JAKARTA — Sejumlah kapal minyak milik China, Tailan, dan Malaysia sudah mendapat izin melintas di Selat Hormuz dari Iran. Namun hingga kini, nasib kapal tanker Indonesia justru masih belum jelas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui proses evakuasi kapal Indonesia dari kawasan tersebut tidak mudah. Pemerintah, kata dia, masih terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
“Memang tidak mudah untuk kita bisa mengeluarkan kapal dari Selat Hormuz. Tapi komunikasi terus kita bangun,” ujar Bahlil, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga: Simbol Kuat Dukung Iran, Megawati Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Mojtaba Khamenei
Pernyataan ini sekaligus menegaskan satu hal: hingga saat ini belum ada kepastian kapan kapal Indonesia bisa keluar dari jalur strategis tersebut.
Padahal, Selat Hormuz bukan jalur biasa. Sekitar 20 persen impor minyak Indonesia berasal dari Timur Tengah dan harus melewati wilayah itu.
Artinya, setiap gangguan di kawasan tersebut langsung berdampak pada ketahanan energi nasional.
Di tengah situasi itu, pemerintah mengklaim sudah menyiapkan langkah alternatif dengan mencari sumber minyak dari luar Timur Tengah. Namun, transparansi soal sumber baru tersebut masih minim.
“Sudah ditemukan sumber crude baru. Tidak perlu ditanyakan dari mana,” kata Bahlil.
Sikap tertutup ini justru memunculkan pertanyaan baru: seberapa siap sebenarnya pemerintah menghadapi krisis pasokan?
Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya terkendali. Empat kapal milik PT Pertamina (Persero) sempat tertahan di kawasan Timur Tengah sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026.
Dua di antaranya, PIS Rinjani dan PIS Paragon, memang berhasil keluar lebih dulu. Namun, kapal tersebut bukan untuk kepentingan pasokan dalam negeri, melainkan melayani pihak ketiga ke negara lain.
Baca Juga: Prabowo Klaim Pemulihan Bencana Aceh Nyaris 100 Persen Bikin Korban Banjir Emosi
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyebut kedua kapal itu menuju Kenya dan India.
Artinya, hingga saat ini, kepentingan domestik belum sepenuhnya teramankan.
Dua kapal lainnya, VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di kawasan teluk. Dari keduanya, hanya satu yang diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri.
Situasi ini memperlihatkan ketergantungan Indonesia pada jalur distribusi energi global yang rentan konflik.
Di saat negara lain sudah berhasil mengamankan jalurnya, Indonesia masih berkutat pada proses komunikasi tanpa kepastian hasil.
Pertamina mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri. Namun, upaya tersebut sejauh ini belum mampu memberikan solusi konkret.
Di tengah dinamika geopolitik yang memanas, kondisi ini menjadi alarm serius. Bukan hanya soal kapal yang tertahan, tetapi juga soal kesiapan negara dalam menjaga pasokan energi di saat krisis.
Pertanyaannya kini sederhana: sampai kapan Indonesia bergantung pada situasi yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan? (*)
