AKARMERDEKA, JAKARTA — Saat rupiah terus melemah, Presiden Prabowo Subianto bilang, orang desa gak butuh dolar. Padahal, banyak kebutuhan sehari-hari yang harus diimpor dan dibayar dengan Dolar Amerika Serikat (USD).
Pelemahan rupiah kini bukan lagi sekadar angka di layar perdagangan valuta asing. Saat dolar Amerika Serikat (AS) menembus Rp 17.600, alarm bahaya mulai terdengar di sektor industri nasional. Ancaman kenaikan harga barang hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin nyata di depan mata.
Rupiah kembali terkapar pada perdagangan Jumat (15/5/2026) setelah menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS. Mata uang nasional melemah 71 poin atau 0,41 persen. Angka ini bukan hanya mencerminkan tekanan pasar, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya fondasi industri yang selama ini bergantung pada impor.
Baca Juga: Dahlan Iskan Sindir Keras Proyek IKN: Kalau Kita Tidak Maju, Memang Pantas
Sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul. Industri yang selama bertahun-tahun disebut sebagai penyerap tenaga kerja besar itu justru berada di titik rawan karena mayoritas bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa lonjakan dolar otomatis membuat biaya produksi membengkak.
“Bahan baku industri tekstil sebagian besar impor. Industri bahan kimia juga sama, masih tergantung impor,” ujarnya.
Artinya sederhana: ketika rupiah ambruk, ongkos produksi langsung melonjak. Dan ketika ongkos produksi naik, perusahaan akan mencari jalan paling cepat untuk bertahan, efisiensi.
Dalam bahasa korporasi, efisiensi sering kali berarti pengurangan tenaga kerja.
Ancaman serupa menghantui industri kimia, farmasi, hingga otomotif. Industri obat-obatan disebut masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sementara sektor otomotif ikut terpukul, terutama kendaraan yang komponennya belum diproduksi di dalam negeri.
Situasi ini memperlihatkan satu masalah lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan pemerintah: ketergantungan impor yang akut.
Baca Juga: Penjual Tolak Pembayaran Tunai Rupiah Bisa Kena Pidana
Setiap kali dolar naik, industri nasional limbung. Setiap rupiah melemah, ancaman PHK kembali menghantui buruh.
Ironisnya, pemerintah selama ini terus berbicara soal hilirisasi, kemandirian industri, dan penguatan manufaktur nasional. Namun kenyataannya, banyak sektor strategis masih hidup dari pasokan luar negeri.
Akibatnya, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling menanggung beban. Harga barang berpotensi naik, biaya produksi melonjak, sementara ancaman kehilangan pekerjaan semakin dekat.
Tauhid menilai sektor makanan dan minuman relatif lebih aman karena lebih banyak mengandalkan bahan baku lokal dan pasar domestik. Tetapi sektor lain seperti besi baja dan manufaktur tetap berada dalam tekanan berat akibat impor bahan baku.
Kondisi ini membuka peluang gelombang efisiensi massal di berbagai sektor industri. Perusahaan akan berupaya memangkas pengeluaran demi menjaga arus kas tetap hidup di tengah tekanan kurs.
“Punya peluang untuk terjadi efisiensi,” kata Tauhid.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa badai ekonomi belum selesai. Ketika rupiah terus terperosok, PHK bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang tinggal menunggu waktu.
Tauhid meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari pengurangan bea masuk, penurunan tarif impor, hingga pembebasan PPN untuk kebutuhan industri tertentu. Insentif kurs bagi importir juga dianggap perlu agar tekanan terhadap industri tidak semakin dalam.
Namun di tengah tekanan yang terus membesar, publik mulai mempertanyakan satu hal: apakah pemerintah benar-benar punya strategi menyelamatkan industri nasional, atau hanya sibuk menenangkan pasar lewat pernyataan normatif?
“Orang desa gak buruh dolar,” kata Presiden Prabowo Subianto. (*)
