AKARMERDEKA, JAKARTA– Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “hati” PDI Perjuangan sejalan dengan pemerintah mendapat respons terbuka dari Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.
Ganjar mengakui ada banyak kesamaan semangat kebangsaan dan tujuan pembangunan, namun menegaskan hal itu tidak serta-merta membuat PDIP bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
Menurut mantan Gubernur Jateng tersebut, seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga negara, menjalankan amanat UUD 1945, serta memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai konstitusi.
“Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Ganjar menilai, demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan kekuatan politik di luar pemerintahan. Keberadaan oposisi atau kekuatan penyeimbang, menurutnya, merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances agar kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Ganjar menegaskan posisi politik PDIP hingga saat ini tidak berubah. Partai berlambang banteng itu tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, namun tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat. “Kami akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” ujarnya.
Ia menekankan kritik yang disampaikan PDIP bukan bertujuan melemahkan pemerintah, melainkan menjadi pengingat agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat,” katanya.
Perubahan Politik
Ganjar juga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi politik di masa mendatang. Menurutnya, dinamika politik merupakan sesuatu yang akan berkembang seiring waktu.
“Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” tegasnya.
Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengakui terdapat sejumlah agenda pembangunan yang memiliki irisan dengan visi pemerintah. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak lama konsisten mendorong penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, kedaulatan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Meski demikian, Deddy menegaskan kesamaan visi tersebut tidak mengubah posisi politik PDIP sebagai partai di luar pemerintahan. Menurutnya, justru dari luar kabinet PDIP memiliki ruang yang lebih independen untuk memberikan masukan, evaluasi, maupun kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Bagi kami, menjadi kekuatan penyeimbang adalah sebuah tanggung jawab sejarah. Terhadap kebijakan yang baik kami akan selalu mendukung pemerintah. Namun terhadap hal-hal yang kami anggap perlu diperbaiki, kami akan tetap menyampaikan kritik,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026), menyinggung dinamika koalisi politik nasional. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan perbedaan politik merupakan hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang permanen.
“Bersaing itu baik, bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah, tidak masalah. Nanti juga bergabung lagi,” ujar Prabowo. Presiden bahkan menyatakan keyakinannya bahwa PDIP pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan pemerintah. “PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita. Coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama,” kata Prabowo.
Respons PDIP menunjukkan bahwa ruang dialog politik tetap terbuka, namun partai tersebut memilih mempertahankan perannya sebagai mitra kritis di luar pemerintahan.
Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa kesamaan visi dalam sejumlah agenda nasional tidak selalu bermuara pada kesamaan posisi dalam konfigurasi kekuasaan. Demokrasi, pada akhirnya, membutuhkan bukan hanya pemerintah yang kuat, tetapi juga kekuatan penyeimbang yang tetap independen. (tb)
