AKARMERDEKA, JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Survei terbaru menunjukkan tren penurunan dukungan masyarakat, memunculkan dorongan agar evaluasi besar dilakukan terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.
Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) hingga Juli 2026, sebanyak 51,1 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Prabowo. Di sisi lain, 46,9 persen menyatakan kurang atau tidak puas, sementara 2,1 persen memilih tidak memberikan jawaban.
Survei tersebut melibatkan 749 responden dan memperlihatkan selisih tipis antara kelompok yang puas dan tidak puas. Kondisi itu dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu bergerak lebih cepat merespons harapan publik.
Jika dibandingkan dengan November 2025, angka kepuasan publik mengalami penurunan cukup tajam. Saat itu, tingkat approval terhadap Prabowo masih berada di kisaran 81,2 persen.
Sejumlah isu disebut ikut memengaruhi perubahan persepsi masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, dinamika politik, hingga penegakan hukum menjadi faktor yang paling banyak disorot publik.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai Presiden Prabowo perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para menteri dan wakil menteri.
Menurut Haris, banyak anggota kabinet yang justru lebih sering muncul karena kontroversi ketimbang prestasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai sektor ekonomi, penegakan hukum, politik, hingga lingkungan menjadi bidang yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.
Karena itu, perombakan kabinet dianggap sebagai salah satu langkah yang bisa diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Haris juga menyarankan agar posisi menteri maupun wakil menteri diisi oleh figur-figur yang benar-benar menguasai bidangnya.
Menurutnya, kalangan akademisi, guru besar, teknokrat, hingga praktisi profesional layak dipertimbangkan untuk memperkuat kualitas kabinet.
Kalaupun tetap berasal dari partai politik, ia berharap Presiden memilih sosok yang memang memiliki kompetensi sesuai dengan portofolio kementerian yang dipimpin.
Ia juga menyinggung ukuran Kabinet Merah Putih yang dinilai sangat besar. Dengan jumlah anggota kabinet yang gemuk, biaya operasional yang ditanggung APBN tentu ikut membengkak.
Karena itu, efektivitas kerja setiap kementerian harus benar-benar bisa dibuktikan agar anggaran negara yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang diterima masyarakat.
Haris menilai Presiden tak perlu ragu melakukan penyegaran kabinet apabila memang dibutuhkan demi meningkatkan performa pemerintahan.
Menurutnya, publik akan memberikan apresiasi jika perubahan itu mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung.
Ia juga mengingatkan bahwa di era media sosial, respons masyarakat bisa dipantau hampir setiap saat. Sentimen publik terhadap pemerintah kini berkembang sangat cepat melalui ruang digital.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih peka membaca aspirasi masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan birokrasi semata.
Haris meyakini kepercayaan publik dapat kembali meningkat apabila pemerintah mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata dan dirasakan luas.
Baginya, evaluasi kabinet bukan sekadar mengganti nama menteri, tetapi memastikan setiap posisi ditempati orang yang mampu bekerja maksimal demi menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
