AKARMERDEKA, JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, merespons tudingan kelompok BEM Bersatu yang mengaitkan salah satu penggerak aksi mahasiswa, Tiyo Ardianto, dengan jaringan politik yang disebut dekat dengan tim pemenangan Pilpres 2024.
Bagi Ganjar, persoalan utama bukan siapa yang menyampaikan kritik, melainkan apakah kritik tersebut benar atau tidak. Karena itu, ia menilai upaya melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu hanya akan mengaburkan substansi persoalan yang sedang diperdebatkan.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Fantastis! Harta Zita Anak Zulkifli Hasan Melonjak 1.000 Persen dalam 2 Tahun
Menurutnya, pemerintah maupun pihak yang dikritik seharusnya menjawab kritik dengan data dan kebijakan, bukan dengan membangun narasi yang mempertanyakan latar belakang politik pengkritiknya.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” ujarnya.
Ganjar menegaskan bahwa hak menyampaikan kritik merupakan bagian dari prinsip dasar demokrasi yang dijamin konstitusi. Karena itu, warga negara tidak kehilangan haknya untuk mengawasi pemerintah hanya karena pernah mendukung atau memiliki kedekatan dengan tokoh politik tertentu.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, yang berbahaya justru ketika validitas sebuah kritik mulai diukur berdasarkan identitas penyampainya, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan.
“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” katanya.
Ganjar juga mengingatkan bahwa demokrasi dapat mengalami kemunduran apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok yang sejalan dengan pemerintah.
Baca Juga: Danantara Bisa Sedot APBN, Pengamat: Gerus Kredibilitas Negara dan Kepercayaan Investor
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” tegasnya.
Pernyataan Ganjar muncul setelah BEM Bersatu menggelar konferensi pers di Jakarta Timur pada Selasa (16/6/2026). Dalam forum tersebut, kelompok itu menyoroti kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh yang mereka sebut berada dalam jaringan politik tertentu.
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mendasarkan dugaan tersebut pada kendaraan yang digunakan Tiyo yang disebut terdaftar atas nama seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan purnawirawan TNI serta besan mantan Panglima TNI, Andika Perkasa.
Mereka juga menyinggung kehadiran politikus PDIP, Andi Widjajanto, di tengah aksi mahasiswa serta agenda dialog kebangsaan yang akan dihadiri Tiyo bersama sejumlah tokoh publik seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
Atas dasar itu, BEM Bersatu menyebut adanya jejaring politik yang patut dicermati dalam sejumlah gerakan mahasiswa belakangan ini.
Namun, hingga kini tudingan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan dalam konferensi pers dan belum disertai bukti yang dipublikasikan secara terbuka kepada publik.
Polemik ini memperlihatkan bagaimana perdebatan publik sering bergeser dari substansi ke identitas. Alih-alih membahas benar atau tidaknya kritik terhadap kebijakan pemerintah, ruang diskusi justru dipenuhi perdebatan mengenai siapa yang berada di belakang kritik tersebut.
Di sisi lain, BEM Bersatu menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Mereka juga menyatakan mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan catatan tata kelola yang lebih baik serta mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Meski demikian, respons Ganjar menunjukkan bahwa perdebatan yang berkembang kini bukan lagi sekadar soal afiliasi politik aktivis mahasiswa, melainkan menyangkut prinsip yang lebih mendasar dalam demokrasi: apakah kritik akan dijawab dengan data dan argumentasi, atau justru dibalas dengan pelabelan politik terhadap pihak yang menyuarakannya. (*)
