AKARMERDEKA, JAKARTA — Isu perombakan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto bukan lagi sekadar wacana. Peneliti menilai, langkah reshuffle kini mendesak, bukan pilihan.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Namun dalam konteks saat ini, ia melihat kebutuhan itu semakin nyata karena persoalan internal kabinet yang belum beres.
“Reshuffle menjadi instrumen untuk memastikan efektivitas kerja kementerian sekaligus menjaga stabilitas politik,” kata Efriza, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: Prabowo Bersihkan Bau Genk Solo di Kabinet, Ketum Relawan Jokowi Ngamuk: Anda Jangan Terlalu Arogan!
Masalah pertama yang disorot adalah soal loyalitas. Efriza menilai, soliditas kabinet belum sepenuhnya berpihak pada Presiden. Ia secara terbuka menyebut komposisi kabinet saat ini masih dipengaruhi orang-orang dekat Joko Widodo.
“Wajah kabinet masih banyak diisi orang-orang kepercayaan Jokowi. Ini jadi tantangan bagi Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan yang mandiri,” ujarnya.
Artinya jelas: kabinet belum sepenuhnya “milik” Prabowo.
Persoalan kedua lebih teknis, tapi dampaknya langsung ke kinerja. Efriza menilai penempatan sejumlah menteri tidak berbasis kompetensi, melainkan balas jasa politik. Alih-alih merit system, yang terjadi justru distribusi kursi bagi mereka yang “berkeringat” saat kampanye.
Baca Juga: Karding Sudah Ditendang dari Kabinet, Giliran Raja Juli Kapan?
Konsekuensinya, kinerja kementerian tidak maksimal. Program berjalan, tapi tidak efektif. Masalah ketiga: eksekusi. Efriza menilai ada ketidaksinkronan antara visi Presiden dan pelaksanaan di lapangan.
“Keinginan Presiden tidak sepenuhnya diterjemahkan oleh menteri,” tegasnya.
Ini bukan sekadar soal lambat kerja, tapi soal arah kebijakan yang tidak nyambung.
Kursi tidak diisi orang yang tepat
Terakhir, Efriza melihat masih ada tokoh yang dinilai lebih layak namun belum masuk kabinet. Salah satu nama yang mencuat adalah Budi Djiwandono.
Menurutnya, Prabowo butuh orang-orang yang benar-benar memahami visinya, bukan sekadar kompromi politik. Efriza menegaskan, reshuffle bukan sekadar ganti nama di kursi menteri. Ini soal konsolidasi kekuasaan.
Di tengah narasi bahwa pemerintahan saat ini masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi, reshuffle menjadi cara paling cepat untuk memutus persepsi itu.
“Prabowo ingin pemerintahannya berdiri sendiri. Reshuffle adalah cara menegaskan itu,” ujarnya.
Dengan berbagai persoalan yang terbuka ke publik, loyalitas setengah hati, kompetensi dipertanyakan, hingga kinerja yang tak sejalan, reshuffle bukan lagi manuver politik biasa. Ini sudah masuk kategori kebutuhan mendesak. Tanpa itu, kabinet berisiko terus berjalan tanpa arah yang solid. (*)
