AKARMERDEKA, JAKARTA – olemik soal ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum juga mereda. Kini, sorotan ikut mengarah ke Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan isu tersebut terus berkembang tanpa kejelasan.
Pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus menilai persoalan ini sudah bergeser dari urusan pribadi Gibran. Menurut dia, ketika yang dipersoalkan adalah sosok Wakil Presiden, isu tersebut ikut menyentuh nama dan kredibilitas negara.
Adian bahkan mendorong Gibran mengambil langkah hukum untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Ia menyebut pembuktian secara terbuka bisa menjadi jalan agar isu tersebut tidak terus melebar.
“Minimal Wapres harus lakukan tindakan pembuktian dan menuntut secara hukum pembuat sayembara demi kehormatan negara,” kata Adian melalui akun X, dikutip Senin (24/8/2026).
Menurut Adian, pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, tidak seharusnya membiarkan persoalan itu berlarut-larut. Ia melihat Gibran kini menjadi sasaran dalam polemik yang terus bergulir di ruang publik.
Adian juga menilai persoalan ijazah Gibran tidak lagi berhenti pada persoalan dokumen pendidikan. Karena posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, isu tersebut dianggap punya dampak lebih luas terhadap kepercayaan publik.
“Sayembara ijazah SMA sudah bukan lagi ranah pribadi Wapres Gibran semata, tetapi kredibilitas negara,” ujarnya.
Polemik itu sendiri mencuat setelah pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana menggagas sayembara untuk membuktikan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
Belakangan, sayembara tersebut disebut makin ramai. Denny mengungkapkan nilai hadiah yang terkumpul sudah mendekati Rp3,5 miliar.
“Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA/sederajat Mas Gibran sudah mendekati Rp3,5 miliar,” kata Denny melalui akun Facebook pribadinya.
Besarnya nilai hadiah membuat isu tersebut kembali mencuri perhatian. Sayembara yang awalnya berkutat pada pembuktian dokumen pendidikan kini berkembang menjadi perdebatan politik dan hukum di ruang publik.
Adian menilai kondisi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan terus berlarut. Menurut dia, langkah pembuktian dan jalur hukum bisa menjadi cara untuk menguji klaim yang beredar secara terbuka.
Ia juga menyinggung polemik ijazah yang sebelumnya pernah menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Adian menganggap ketidakjelasan dalam isu semacam itu bisa ikut memberi dampak buruk terhadap citra bangsa.
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Adian dalam menanggapi polemik yang sedang berkembang. Klaim terkait keaslian maupun proses perolehan ijazah perlu dibuktikan melalui data dan mekanisme hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.
Di tengah ramainya perdebatan, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden membuat persoalan ini mendapat perhatian lebih besar. Publik pun menunggu apakah akan ada langkah resmi untuk menjawab berbagai tudingan yang terus bermunculan.
Sementara itu, sayembara yang digagas Denny masih menjadi bahan perbincangan. Nilainya yang terus disebut mendekati miliaran rupiah membuat polemik ijazah Gibran belum menunjukkan tanda-tanda segera selesai. (*)
