AKARMERDEKA, JAKARTA – Kirim Kapal Laksamana Malahayati ke Flores, PDIP sentil langkah pemerintah buka donasi untuk korban gempa NTT.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat. Di tengah bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), PDIP mengirim armada medis dan logistik langsung ke wilayah terdampak.
Kapal Laksamana Malahayati dilepas menuju Flores untuk bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan relawan kesehatan yang sudah berada di lokasi. Pengiriman itu dilakukan atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Kaesang Bidik Dapil V Jateng, PDIP Pilih Santai: Pemilu Masih Lama
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kapal tersebut membawa bantuan yang dibutuhkan warga terdampak bencana.
“Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya,” kata Hasto di Cilegon, Kamis (20/8/2026).
Bantuan tidak berhenti pada obat-obatan. PDIP juga mengirim perlengkapan pengungsian seperti tenda serta kebutuhan khusus perempuan dan anak.
Hal ini menjadi perhatian karena kebutuhan kelompok rentan sering kali justru tersisih ketika situasi darurat.
Hasto menyebut Megawati secara khusus memberi perhatian terhadap kebutuhan ibu hamil, perempuan, dan anak-anak balita.
“Dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan,” ujarnya.
Bagi PDIP, bencana bukan ruang untuk menghitung warna politik. Korban tetap korban. Bantuan harus diberikan tanpa melihat pilihan politik, suku, agama, maupun status sosial.
“Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial,” tegas Hasto.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan wajah politik kerakyatan yang selama ini dikedepankan PDIP. Kerja kemanusiaan tidak perlu menunggu siapa yang berkuasa atau siapa yang dipilih warga saat pemilu.
Ketika rakyat membutuhkan pertolongan, yang dibutuhkan adalah tindakan. Bukan seremoni.
Sentil pemerintah: negara harusnya lebih di depan
Di tengah aksi kemanusiaan tersebut, Hasto juga melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang membuka posko donasi masyarakat saat bencana.
Menurutnya, negara seharusnya menjadi pihak pertama yang hadir dengan dukungan anggaran yang kuat. Bukan justru menggantungkan penanganan bencana pada kemurahan hati masyarakat.
Baca Juga: PDIP Minta BGN Ungkap Kader Terlibat Pengelolaan MBG, Pengamat: Serius Jaga Integritas
Indonesia, kata Hasto, berada di kawasan Ring of Fire dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Karena itu, kesiapan anggaran dan sistem mitigasi seharusnya sudah menjadi prioritas negara.
“Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire,” ujarnya.
Kritik itu bukan sekadar soal respons ketika bencana sudah terjadi.
PDIP mendorong pemerintah membenahi mitigasi sejak awal. Mulai dari tata ruang, kesiapan anggaran, hingga antisipasi bencana yang dipicu cuaca ekstrem.
“Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi,” kata Hasto.
Pesan PDIP cukup jelas: negara jangan datang setelah rakyat keburu menderita. Mitigasi harus disiapkan sebelum bencana datang. Anggaran harus tersedia sebelum keadaan darurat terjadi. Dan ketika bencana menghantam, negara harus menjadi kekuatan pertama yang berdiri di depan rakyat.
Sementara itu, PDIP menunjukkan bahwa kerja politik tidak selalu harus dimulai dari gedung pemerintahan.
Kadang, kerja politik justru terlihat dari kapal yang berlayar membawa obat, tenaga medis, tenda, dan bantuan untuk warga yang sedang kehilangan tempat berlindung. Itulah politik yang langsung menyentuh rakyat. (*)
