AKARMERDEKA, JAKARTA – Bandara Internasional Kertajati kembali diseret ke proyek ambisius pemerintah. Kali ini bukan soal penumpang sepi atau maskapai yang enggan masuk, melainkan rencana menjadikan bandara sipil di Majalengka itu sebagai pusat perawatan pesawat militer Hercules/C-130 milik Amerika Serikat dan sekutunya.
Pemerintah menyebutnya kerja sama maintenance, repair, and overhaul (MRO). Tapi di balik istilah teknis yang terdengar manis, tersimpan pertanyaan besar soal keamanan nasional, kedaulatan negara, hingga potensi masuknya kepentingan militer asing ke ruang sipil Indonesia.
Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, mengingatkan bahwa Kertajati sejak awal dibangun sebagai bandara sipil, bukan fasilitas pertahanan.
Masalahnya, lebih dari 90 persen pesawat Hercules/C-130 di dunia merupakan varian militer. Artinya, jika Kertajati dipakai sebagai “bengkel internasional” pesawat tersebut, maka otomatis akan ada lalu lalang personel militer atau kontraktor militer asing di wilayah itu.
“Di situlah muncul risiko keamanannya,” kata Ziva, kemarin.
Peringatan itu bukan paranoia murahan. Sebab hingga hari ini, Kertajati tidak memiliki sistem pengawasan pertahanan maupun infrastruktur militer yang memadai untuk mengontrol aktivitas personel asing yang keluar masuk.
“Nanti siapa yang mengawasi mereka dan memastikan mereka berada dalam koridornya?” ujar Ziva.
Ia menyebut potensi ancaman itu sebagai “bocor halus”. Bukan dalam bentuk invasi terang-terangan, melainkan penetrasi perlahan melalui fasilitas sipil yang dipakai untuk kepentingan militer asing.
Pemerintah boleh saja berdalih ini cuma proyek perawatan pesawat. Tapi publik berhak curiga ketika bandara sipil mulai dipakai untuk aktivitas yang berkaitan dengan aset militer negara lain.
Apalagi proyek ini muncul di tengah arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto yang belakangan terlihat makin dekat dengan Amerika Serikat.
Bukan proyek industri biasa
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, juga mengingatkan bahwa kerja sama ini tidak bisa dipandang sekadar proyek industri biasa.
Menurutnya, ada dimensi strategis dan pertahanan yang jauh lebih besar dibanding hitung-hitungan ekonomi.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” kata TB Hasanuddin.
Pernyataan itu menohok langsung inti persoalan: Indonesia selama ini menganut politik luar negeri bebas aktif. Tapi ketika fasilitas sipil mulai dipakai menopang operasional militer negara besar, batas antara kerja sama dan ketergantungan menjadi makin kabur.
Yang juga patut dipertanyakan adalah alasan pemerintah memilih Kertajati.
Jika memang proyek ini murni urusan teknis penerbangan militer, mengapa tidak ditempatkan di pangkalan TNI AU seperti Halim Perdanakusuma, Surabaya, Makassar, atau Batam yang secara sistem sudah memiliki pengamanan militer? Jawabannya sederhana, karena Kertajati sedang kehilangan arah.
Bandara bernilai triliunan rupiah itu sejak awal gagal memenuhi ekspektasi sebagai pusat penerbangan sipil. Penumpang minim, rute terbatas, dan aktivitas bandara jauh dari target. Kini, proyek MRO pesawat militer asing terlihat seperti jalan pintas untuk menyuntik “nyawa” baru ke bandara yang selama ini megap-megap.
Namun pertanyaannya: apakah kegagalan proyek sipil harus dibayar dengan membuka ruang strategis bagi kepentingan militer asing?
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, memang buru-buru membantah bahwa proyek ini bertujuan membangun pangkalan militer AS di Indonesia.
Tapi publik tahu, pangkalan militer tidak selalu hadir dalam bentuk barak dan tank tempur. Pengaruh strategis bisa masuk lewat kerja sama teknis, fasilitas logistik, hingga ketergantungan industri pertahanan.
Dan ketika semua itu berlangsung di bandara sipil yang tidak dirancang untuk menghadapi risiko pertahanan, pemerintah sedang bermain api dengan kedaulatan negara sendiri. (*)
