AKARMERDEKA, JAKARTA — Pemerintah kembali membuka keran baru bagi Danantara. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026, lembaga superholding investasi itu kini resmi bisa mendapat suntikan modal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bukan hanya uang tunai. Negara juga bisa menyerahkan aset, barang milik negara, hingga piutang untuk menopang holding investasi bentukan Danantara.
Di tengah rupiah yang ambruk, IHSG terjun bebas, dan investor asing ramai-ramai hengkang dari pasar Indonesia, kebijakan ini justru dinilai memperbesar beban fiskal sekaligus memperparah krisis kepercayaan pasar.
Baca Juga: Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Modernisasi atau Kurang Percaya Diri?
Pengamat ekonomi Bright Institute, Andri Perdana, menilai pemerintah sedang memaksa negara menanggung ambisi investasi elite kekuasaan.
“Danantara ini awalnya mengambil dividen BUMN yang seharusnya masuk kas negara. Sekarang malah minta APBN lagi. Jadi sebenarnya Danantara ini untuk siapa?” kata Andri.
PP baru itu merevisi aturan sebelumnya, PP Nomor 10 Tahun 2025. Dalam beleid terbaru, pemerintah memberi ruang agar holding investasi Danantara memperoleh penyertaan modal negara langsung dari APBN.
Padahal sebelumnya, Danantara sudah mendapat limpahan dividen jumbo dari BUMN. Tahun lalu nilainya mencapai Rp85 triliun. Tahun ini bahkan ditargetkan naik menjadi Rp150 triliun.
Artinya, uang negara yang seharusnya masuk kas APBN kini dialihkan ke Danantara, sementara Danantara sendiri masih bisa meminta tambahan suntikan dana dari APBN. Situasi ini dinilai memperlihatkan tata kelola yang makin kabur.
Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menyebut pemerintah gagal memisahkan batas antara entitas investasi dan keuangan negara.
“Ini campur baur. Danantara seharusnya berdiri sebagai entitas investasi independen, bukan justru bergantung lagi ke APBN,” ujarnya.
Bhima menilai skema tersebut berisiko memperlebar defisit anggaran dan memperburuk persepsi investor terhadap disiplin fiskal pemerintah.
Baca Juga: Rupiah Jebol Rp18.068 per Dolar AS, Ganjar Unggah 7 Manifesto Minta Kepercayaan Publik Dipulihkan
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sepanjang 2026, pasar keuangan Indonesia sedang berada dalam tekanan berat. Rupiah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
IHSG menjadi salah satu indeks saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing mencatat capital outflow puluhan triliun rupiah hanya dalam beberapa bulan.
Di tengah situasi itu, pemerintah justru memberi sinyal bahwa APBN siap menopang holding investasi Danantara. Bagi pasar, ini bukan sekadar soal investasi. Ini soal kredibilitas negara.
“Yang ditakutkan investor itu keberlanjutan fiskal. Kalau APBN terus dipakai menopang proyek-proyek raksasa tanpa kejelasan tata kelola, kepercayaan pasar makin turun,” kata Bhima.
Pengelolaan Danantara belum transparan
Kritik juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Seira Tamara, menilai sejak awal Danantara dibangun dengan minim transparansi dan pengawasan publik.
“Danantara bergerak dengan kewenangan sangat besar, tetapi pengawasannya lemah. Risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat terbuka,” ujar Seira.
ICW menyoroti hingga kini laporan keuangan dan laporan tahunan Danantara belum dipublikasikan secara terbuka. Padahal lembaga tersebut mengelola aset negara bernilai ribuan triliun rupiah.
Masalah lain muncul dari struktur kekuasaan Danantara yang dinilai terlalu politis. Banyak keputusan strategis disebut lebih mengikuti kehendak politik penguasa dibanding logika investasi profesional.
Andri Perdana menyebut Danantara perlahan berubah menjadi alat kekuasaan baru.
“Teorinya sovereign wealth fund. Praktiknya jadi perpanjangan tangan ambisi politik negara,” katanya.
Ironisnya, semua ini terjadi saat pasar justru sedang kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia.
Investor global mulai ramai menyerukan “Sell Indonesia”. Rupiah terus melemah. Pasar saham rontok. Dana asing kabur. Namun pemerintah tetap membuka ruang lebih besar bagi Danantara menyedot dana negara.
Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, Danantara kini justru dikhawatirkan berubah menjadi lubang baru penguras APBN.
Dan ketika kepercayaan investor runtuh, yang paling mahal bukan sekadar kurs rupiah atau jatuhnya saham, tetapi hilangnya keyakinan bahwa negara masih dikelola dengan disiplin dan akal sehat. (*)
